PADANG, hantaran.co — Spektrum Politika merilis survei yang menunjukkan 39,9 persen warga Sumbar meyakini Covid-19 sebagai konspirasi atau persekongkolan yang sengaja diciptakan. Di sisi lain, meski belum resmi dilibatkan dalam agenda sosialiasi oleh pemerintah daerah, organisasi pendakwah seperti Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Sumbar mengaku tetap berusaha menyelipkan informasi bahaya Covid-19 dalam materi ceramah.
Peneliti Spectrum Politika Andri Rusta menyebutkan, sasaran utama dari penyelenggaraan survei tersebut adalah untuk melihat sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat Sumbar dalam menerapkan protokol kesehatan. Hasil survei sendiri dibagi dalam tiga kategori, yakni kategori tidak patuh dengan rentang indeks 1,167; kategori cukup patuh dengan rentang indeks 1,68-2,37; dan kategori patuh dengan rentang indeks 2,38-3.
“Selain itu, terkait penanganan Covid-19 di Sumbar, sebanyak 45,7 persen warga mengaku puas terhadap penanganan di tingkat nagari. Sementara di tingkat kabupaten/kota, 42,5 persen menyatakan puas, dan 41,6 persen menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah provinsi,” kata Andri dalam keterangannya.
Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) itu menyatakan, riset sendiri berlangsung selama lima hari sejak 10 hingga 15 September 2020, dengan melibatkan 1.120 responden dari 19 kabupaten/kota di Sumbar melalui metode wawancara.
“Sampel diambil secara bertingkat, dan diacak secara proporsional dengan memerhatikan jumlah dan karakteristik penduduk yang ada di masing-masing kabupaten/kota, dengan margin of error sebesar 2,9 persen,” katanya, Senin (5/10/2020).
Andri menyebutkan, setidaknya ada empat indikator yang dipakai untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Pertama, tidak keluar rumah, yang mana masyarakat tergolong cukup patuh dengan nilai indeks 2,05. Kedua, memakai masker dengan poin 2,53 (patuh). Ketiga, menjaga jarak dengan nilai 2,41 (patuh). Terakhir, mencuci tangan dengan poin 2,59 (patuh).
Pemprov Pastikan Sosialisasi
Menaggapi hasil survei tersebut, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (IP) mengatakan sejauh ini pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi terkait covid-19. “Tapi kalau tidak percaya juga apa boleh buat, itu urusan orang per orang. Nanti kalau sudah kena (Covid-19) baru dia percaya, gitu saja,” kata IP di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (5/10/2020).
Meski banyak yang tidak percaya, IP menegaskan Pemprov Sumbar akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. “Kalau tidak percaya terus dikasih apa lagi, dia sudah tahu kok, urusan dia saja, kita maksimalkan saja, kita tetap sosialiasi kepada siapa saja,” katanya.
Selain itu, pemerintah provinsi dan daerah diakui akan terus mensosialisasikan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) kepada masyarakat untuk memutuskan penyebaran covid-19. Nantinya akan diterapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan.
Imbauan Pendakwah
Sementara itu, Wakil Ketua Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Sumbar Muhammad Ridho Nur kepada Haluan mengimbau agar masyarakat tidak terpengaruh oleh berita-berita yang beredar di media sosial tentang Covid-19, yang dapat menyesatkan pemahaman. Meski ada yang berupa fakta, ia menilai tidak sedikit informasi tersebut merupakan hoaks.
“Jangan sampai informasi seperti itu mengalahkan fatwa-fatwa para ulama akan bahaya Covid-19. Patuh pada protokol kesehatan sangat dibutuhkan di tengah pandemi seperti sekarang. Fatwa tentang bahaya Covid-19 bukan hanya fatwa ulama nasional, tapi juga fatwa ulama dari seluruh belahan dunia,” kata Ridho, Senin (5/10/2020).
Ridho mengakui, mimbar dakwah menjadi salah satu sarana paling efektif dalam memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat agar patuh pada protokol kesehatan. Oleh sebab itu, kata Ridho, para dai di Ikadi Sumbar selalu menyisipkan pesan tentang bahaya Covid-19 di setiap materi ceramah.
“Memang secara resmi, Ikadi Sumbar belum bekerja sama dengan Pemprov Sumbar. Meskipun begitu, Ikadi Sumbar tetap mendukung seluruh program pemerintah yang berupaya menekan laju pertambahan angka positif Covid-19. Yang penting, masyarakat agar memverifikasi seluruh informasi,” katanya menutup. (*)
Riga/Hamdani/hantaran.co