Padang, hantaran.Co–Ketua DPD PKS Kota Padang, Mulyadi Muslim, menegaskan instruksi khusus kepada seluruh Anggota Legislatif (Aleg) PKS untuk mengawal penuh hak-hak warga yang terdampak bencana tersebut. Bencana besar yang menerjang tiga kecamatan, Pauh, Kuranji, dan Koto Tangah, telah memaksa lebih dari 4.500 warga mengungsi. Selain itu, kerusakan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur dinilai sangat berat. Berdasarkan data resmi Pemko Padang, total kerugian akibat banjir dan longsor itu telah mencapai sekitar Rp200 miliar.
Mulyadi Muslim menyampaikan bahwa seluruh Aleg PKS di Kota Padang harus mengambil posisi terdepan dalam memastikan masyarakat terdampak menerima seluruh hak mereka. Hal itu mencakup bantuan kebutuhan dasar selama masa darurat hingga pendampingan proses pemulihan pascabencana.
Ia merinci bahwa hak-hak tersebut mulai dari bantuan sembako, sandang, kebutuhan pengungsi, hingga program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca status darurat. Tak kalah penting, pihaknya juga menekankan perlunya dukungan terhadap pemulihan ekonomi warga agar aktivitas masyarakat dapat kembali pulih.
“Sesuai fungsi pengawasan, Aleg PKS harus mengoptimalkan perannya. Kita tidak boleh membiarkan hak warga terabaikan. PKS harus menjadi yang terdepan sebagaimana tradisi kader kita yang selalu hadir dalam aksi peduli bencana,” tegasnya.
Instruksi ini sejalan dengan arahan nasional melalui Lima Instruksi Presiden PKS terkait respons cepat terhadap bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Seluruh struktur partai disebut telah bergerak secara terkoordinasi untuk membantu wilayah terdampak.
Instruksi pertama menegaskan Satgas Siaga Bencana PKS harus bergerak secara nasional, memobilisasi bantuan serta berkolaborasi dengan Fraksi PKS DPR RI dan seluruh DPW di Indonesia. Kolaborasi ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan darurat warga sesegera mungkin.
