Padang, hantaran.Co–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Golkar, Benny Utama, mendesak pemerintah daerah di Sumatera Barat untuk segera menyelesaikan pendataan kerusakan akibat banjir dan galodo yang melanda sejumlah wilayah. Menurutnya, pendataan yang akurat menjadi langkah paling mendesak agar proses penanganan dan pemulihan dapat berlangsung cepat.
Benny menilai Gubernur Sumbar Mahyeldi dapat mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk membahas skala kerusakan dan kerugian yang dialami masing-masing wilayah terdampak. Koordinasi menyeluruh antar daerah disebut penting agar pemerintah provinsi memiliki gambaran yang lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya.
Jika pendataan final telah rampung, kata Benny, Pemerintah Provinsi Sumbar dapat langsung menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan data yang lengkap, pemerintah pusat dapat mengambil keputusan strategis mengenai langkah pemulihan jangka pendek maupun jangka panjang di Sumbar.
“Sumbar punya wakil rakyat di pusat, ada DPR, ada DPD, dan ada beberapa menteri berdarah Minang. Melalui para tokoh ini tentu pemulihan bisa didorong lebih cepat,” ujar Benny kepada Haluan, Selasa (9/12/2025)
Baca Juga : Data Kerugian dari Kabupaten dan Kota Komponen Wajib
Ia menegaskan bahwa dirinya bersama para legislator asal Sumbar akan terus memperjuangkan percepatan pemulihan berbagai fasilitas, infrastruktur, dan sektor lain yang terdampak bencana. Namun, perjuangan itu hanya dapat efektif jika dokumen pendukung dan data kerusakan tersedia secara lengkap. “Kalau datanya belum selesai, apa yang mau diperjuangkan?” katanya.
Benny juga meminta pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi untuk kembali melakukan pendataan terhadap warga yang tinggal di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kawasan rawan bencana lainnya. Langkah ini dinilai penting untuk menentukan kebutuhan relokasi penduduk ke lokasi yang lebih aman.
Menurutnya, pencegahan korban jiwa harus menjadi prioritas utama. Ia tidak ingin kejadian seperti yang terjadi saat ini kembali terulang. Relokasi, peringatan dini, dan penguatan mitigasi bencana menjadi bagian dari upaya jangka panjang yang harus segera dirancang. “Pencegahan itu penting. Jangan sampai ada lagi korban jiwa sebanyak sekarang. Pemerintah harus mulai memikirkan langkah-langkah ini,” tegas Benny.
Instruksi Gubernur
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan pentingnya percepatan pendataan kerusakan akibat bencana banjir bandang dan galodo yang melanda sejumlah daerah dalam dua pekan terakhir. Gubernur Sumatera Barat menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk segera merampungkan pendataan detail di lapangan dan memasukkannya ke dalam Dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana).
Instruksi ini disampaikan menyusul kebutuhan besar pembiayaan pemulihan infrastruktur, fasilitas publik, pemukiman, dan sektor ekonomi masyarakat yang terdampak parah. Gubernur menegaskan bahwa tanpa masuk ke Dokumen R3P, kerusakan tidak dapat dibiayai melalui APBN, sebab dokumen tersebut menjadi syarat mutlak pengajuan pemulihan pascabencana ke pemerintah pusat.
Kalaksa BPBD Sumbar, Era Sukma Munaf, mengatakan instruksi tersebut dan menyebutkan bahwa dokumen R3P adalah referensi utama pemerintah pusat dalam menentukan besaran anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk daerah.
“Semua data kerusakan harus masuk ke dalam R3P. Kalau tidak tercantum, maka kerusakan tersebut tidak bisa dibiayai melalui APBN. Ini aturan yang sangat jelas, dan kita meminta kepala daerah untuk benar-benar serius memastikan pendataan selesai tepat waktu,”* ujar Era Sukma.
Era Sukma menjelaskan, penyusunan R3P merupakan fase lanjutan setelah masa tanggap darurat, dan disusun secara komprehensif berdasarkan verifikasi kerusakan di lapangan, melibatkan OPD teknis serta pemerintah kabupaten/kota.
Dokumen tersebut disusun mengacu pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Perka BNPB No. 11 Tahun 2008, dan Perka BNPB No. 3 Tahun 2021. “Pemulihan pascabencana tidak boleh sporadis. Harus terencana, terukur, dan berkelanjutan. Karena itu kita minta semua daerah tidak menunda-nunda pendataan. Setiap jembatan rusak, sekolah, irigasi, rumah, hingga sarana ekonomi masyarakat harus terdokumentasi dengan jelas,” tambahnya.
BPBD Sumbar juga menegaskan bahwa keterlambatan penyusunan R3P berpotensi membuat daerah kehilangan peluang pembiayaan pemulihan dari pemerintah pusat. “Kita berharap seluruh bupati dan wali kota menugaskan tim teknis melakukan input data secara cepat, akurat, dan berbasis lokasi. Semakin lengkap data, semakin besar peluang dukungan pendanaan,” pungkasnya.
