Padang, hantaran.Co— Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Negeri Padang (UNP), Muhammad Adli menyampaikan kritikan terhadap pemerintah pusat terkait belum ditetapkannya rangkaian bencana besar di Sumatera sebagai bencana nasional, meskipun dampaknya sudah meluas, menimbulkan korban jiwa, merusak ribuan rumah, dan mengganggu aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di berbagai provinsi, khususnya di Sumatera Barat.
Dalam pernyataannya, Adli menyebut bahwa kelambatan pemerintah dalam menetapkan status bencana nasional berpotensi memperlambat penanganan, menghambat distribusi bantuan, dan memperlambat penanganan masyarakat di daerah terdampak.
“Bencana yang menimpa Sumatera sudah berada pada level darurat. Kerusakannya masif, korban jiwa terus bertambah, dan ribuan orang mengungsi. Jika ini belum cukup untuk menjadi bencana nasional, lalu apa yang sedang ditunggu pemerintah?” tutur Adli, Jumat (12/12/2025).
Baca Juga : DPRD Pasbar Aktif Bantu Korban Banjir dan Longsor
Ia menilai bahwa penetapan status bencana nasional bukan hanya soal administratif, tetapi menyangkut kecepatan mobilisasi bantuan, kekuatan koordinasi lintas lembaga baik dalam negeri dan luar negeri, serta aliran sumber daya dari pemerintah pusat yang jauh lebih besar dibanding penanganan di tingkat daerah.
Menurutnya, Sumatera Barat dan wilayah Sumatera lainnya selama ini sering berjasa sebagai pemasok sumber daya nasional, namun ketika bencana terjadi, proses penanganannya masih cenderung bergantung pada kemampuan daerah yang terbatas.
“Aneh rasanya, ketika Sumatera memberikan begitu banyak bagi negeri ini, sumber daya alam, energi, namun saat rakyatnya ditimpa bencana besar, pusat seolah ragu untuk menetapkan status nasional. Ini bentuk ketidakadilan ekologis. Ini bukan soal menunggu pemerintah daerah kewalahan dan tidak mampu menangani dulu tapi dengan moralitas kita sebagai satu lingkup kesatuan sudah seharusnya pemerintah pusat hadir memprioritaskan bencana tersebut dan menetapkannya sebagai bencana nasional, Sumatera juga indonesia” ujar Presma UNP ini.
