Agam, hantaran.Co–Sebagai salah satu wilayah terdampak bencana, Pemerintah Nagari (Pemnag) Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, terus berharap penuh terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam perihal upaya pemulihan pasca galodo yang melanda wilayahnya.
Hal ini diungkapkan Wali Nagari Koto Tuo, Irvan Darwin, Senin (12/1/2026). Ia menjelaskan bahwa pihaknya terus melaporkan secara periodik dampak pascabencana kepada Pemkab Agam agar mendapatkan penanganan prioritas pemulihan bencana.
Baca Juga : Penasehat Semen Padang FC Beri Sinyal, Arthur Agusto Bakal Didepak ?
“Ada sebanyak 2 titik pengungsian yang difasilitasi yakni SMPN 1 IV Koto sebanyak 30 jiwa dan kawasan rumah sirah Koto Baru yang berlokasi di Kantor PU sebanyak 100 orang jiwa. Dan dalam kejadian banjir lumpur hingga hari ini kami pastikan nihil korban jiwa,” katanya.
Pemnag Koto Tinggi, jelasnya, sangat berharap kucuran dana yang diusulkan dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) hidrometeorologi yang diusulkan Pemkab Agam secara lintas vertikal kepada pemerintah pusat agar dapat diprioritaskan untuk perbaikan secara total di wilayahnya.
Termasuk bantuan armada alat berat yang lebih proporsional guna mempercepat proses pemulihan secara simultan dan juga sarana irigasi air yang layak untuk digunakan sebagai kebutuhan warganya.
“Kemarin kami sudah difasilitasi oleh PU, dan juga dari Polres juga sudah ada alat berat minimal dua agar proses rehab dan rekon ini bisa berjalan lebih lancar. Dan kami juga harap irigasi air warga juga diprioritaskan dalam pemulihan bencana di wilayah kami,” tuturnya.
Diketahui, Pemkab Agam melalui Bupati Benni Warlis telah mengusulkan kebutuhan anggaran R3P hidrometeorologi melanda daerah itu sebesar Rp3,53 triliun, di mana estimasi kerusakan dan kerugian mencapai Rp7,99 triliun. Sementara kebutuhan anggaran R3P diperkirakan sebesar Rp3,53 triliun yang direncanakan pelaksanaannya secara bertahap selama tiga tahun anggaran pada 2026-2028.
Prioritas Anggaran Pemulihan
Pemkab Agam menyatakan bahwa usulan anggaran prioritas pemulihan meliputi pembangunan dan perbaikan rumah masyarakat terdampak, rehabilitasi infrastruktur transportasi dan air minum.
Setelah itu sumber daya air, irigasi, pemulihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), ekonomi produktif, pemulihan layanan sosial dasar dan penguatan layanan publik lintas sektor.
Penandatanganan dokumen R3P telah dilakukan oleh kepala daerah sebagai bentuk komitmen bersama saat Rapat Koordinasi Finalisasi Dokumen R3P di Padang, Kamis (8/1) lalu. Dokumen itu selanjutnya diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai dasar dukungan program rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat. Dokumen R3P menjadi instrumen penting dalam memastikan percepatan pemulihan pascabencana berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
