JAKARTA, HANTARAN.Co – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) terus memacu langkah strategis guna memperkuat fondasi ekonomi daerah dan mempercepat pemulihan sektor perumahan. Salah satunya dengan melakukan konsultasi intensif ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Senin (19/1/2026).
Rombongan Pemkab Pessel dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, Zainal Arifin. Konsultasi tersebut difokuskan pada dua agenda besar, yakni percepatan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta penguatan dukungan pemerintah pusat terhadap program perumahan di Pesisir Selatan.
Di Kemendagri, rombongan melakukan konsultasi dengan Direktur BUMD, BLUD, dan BMD. Pembahasan menitikberatkan pada pemenuhan aspek regulasi, kesiapan kelembagaan, hingga strategi bisnis BUMD agar kelak mampu berperan sebagai motor penggerak perekonomian daerah.
Baca juga : Satlantas Polresta Bukittinggi Kembali Aktifkan Razia Hunting
Sekda Pesisir Selatan, Zainal Arifin, menegaskan bahwa pendirian BUMD bukan sekadar memenuhi amanat regulasi, tetapi harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.
“Kami ingin BUMD yang dibentuk nanti tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi dikelola secara profesional, sehat, dan berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah. BUMD harus menjadi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan,” ujar Zainal Arifin.
Pemkab Pessel Dorong BUMD dan Perjuangkan
Selain agenda BUMD, Pemkab Pessel juga melakukan asistensi dan konsultasi ke Kementerian PKP dengan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Dalam pertemuan tersebut, Sekda bersama rombongan mengajukan sejumlah usulan penting, mulai dari relokasi rumah masyarakat pascabencana, bantuan stimulan perumahan bagi warga terdampak bencana, hingga dukungan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Zainal Arifin, dukungan pemerintah pusat sangat krusial mengingat Pesisir Selatan merupakan daerah yang cukup sering terdampak bencana alam.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus, terutama untuk relokasi dan bantuan perumahan pascabencana. Hunian yang layak adalah kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus kunci percepatan pemulihan sosial dan ekonomi,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Sekda Pesisir Selatan didampingi oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Pesisir Selatan, Dailipal, serta Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Hadi Susilo. Kehadiran tim lintas sektor ini menjadi bagian dari upaya terpadu Pemkab Pesisir Selatan untuk memastikan setiap program yang dirancang selaras dengan kebijakan pusat dan tepat sasaran.
Langkah konsultatif ini diharapkan menjadi pintu masuk percepatan pendirian BUMD serta realisasi program perumahan yang berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Pesisir Selatan. (h/kis)
