PESISIR SELATAN, HANTARAN.Co – Langkah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) yang aktif memperjuangkan percepatan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta program hunian layak bagi masyarakat terdampak bencana mendapat apresiasi dari DPRD setempat.
Wakil Ketua DPRD Pessel, Dani Sopian, menilai upaya tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam membangun kemandirian ekonomi sekaligus menjawab kebutuhan mendasar masyarakat, terutama pascabencana yang kerap melanda wilayah tersebut.
Apresiasi itu disampaikan Dani menanggapi langkah Pemkab Pessel yang melakukan konsultasi dan asistensi ke Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) guna mempercepat realisasi dua agenda strategis daerah.
Baca juga : Tiang Listrik Roboh Sampai Menembus Mobil di Bypass Lubeg, 1 Keluarga Selamat
“Ini bukan sekadar perjalanan dinas, tetapi upaya nyata memperjuangkan masa depan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” kata Dani Sopian di Painan, Selasa (20/1/2026).
Menurut politisi Fraksi Partai NasDem itu, percepatan pendirian BUMD menjadi kebutuhan mendesak bagi Pesisir Selatan agar tidak terus bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Pemkab, kata dia, harus mulai membangun sumber pendapatan yang mandiri dengan mengoptimalkan potensi lokal.
DPRD Pessel Apresiasi Langkah Pemkab
“BUMD harus menjadi lokomotif ekonomi daerah. Jika dikelola secara profesional dan transparan, BUMD dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan potensi lokal, dan meningkatkan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Namun, Dani juga mengingatkan bahwa keberhasilan BUMD tidak hanya ditentukan oleh regulasi, melainkan juga oleh kualitas perencanaan serta integritas pengelolaannya. Karena itu, ia mendorong Pemkab Pessel menyiapkan fondasi BUMD secara matang agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Selain sektor ekonomi, ia juga menyoroti keseriusan Pemkab Pessel dalam memperjuangkan program perumahan bagi masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, hunian layak merupakan kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditunda, mengingat Pesisir Selatan termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi.
“Pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan bantuan darurat. Harus ada solusi jangka panjang berupa rumah yang aman, layak, dan manusiawi agar masyarakat bisa kembali hidup normal,” ucapnya.
Ia turut mengapresiasi usulan bantuan perumahan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurut Dani, perhatian terhadap aparatur negara penting untuk menjaga stabilitas dan kualitas pelayanan publik di daerah.
Lebih lanjut, Dani menegaskan bahwa DPRD Pessel siap memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berpihak kepada kepentingan rakyat, baik melalui fungsi anggaran, legislasi, maupun pengawasan.
Ia berharap hasil konsultasi Pemkab Pessel dengan kementerian terkait dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk program konkret yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Pesisir Selatan. (h/kis)
