Solok, hantaran.Co–Berbagai persoalan pembangunan daerah yang masih dihadapi pemerintah kabupaten kembali mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi kepala daerah untuk membahas berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi daerah, terutama terkait sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Rakernas yang mengusung tema “Wujudkan Asta Cita Untuk Daerah Yang Sejahtera” itu diikuti oleh 416 pemerintah kabupaten dari seluruh Indonesia. Berbagai ketimpangan pembangunan, keterbatasan fiskal, hingga belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal menjadi isu yang turut mewarnai pembahasan Rakernas APKASI. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penguatan koordinasi dan sinergi lintas daerah maupun dengan pemerintah pusat.
Baca Juga : 2 Kepala Daerah Terjaring OTT Dalam Sehari, Pilkada Perlu Ditata Ulang
Rakernas APKASI dipandang sebagai wadah penting bagi pemerintah kabupaten untuk memperkuat komunikasi, bertukar pengalaman, serta merumuskan langkah bersama dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Dalam forum tersebut, Bupati Solok Jon Firman Pandu menilai Rakernas APKASI menjadi momentum strategis bagi daerah untuk menyuarakan aspirasi, khususnya terkait berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat kabupaten.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu ruang dialog yang kuat agar kebijakan nasional yang dirumuskan dapat diterjemahkan secara efektif di daerah dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Melalui Rakernas ini, kita dapat menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi antar daerah. Program pembangunan di daerah harus selaras dengan kebijakan nasional dan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Jon Firman Pandu Senin (19/1/2026) di Hotel Aston Batam.
Selain mengikuti sidang pleno, Bupati Solok juga terlibat dalam sejumlah diskusi tematik yang membahas isu strategis, seperti penguatan otonomi daerah, peningkatan kapasitas fiskal daerah, serta percepatan pembangunan berbasis potensi lokal.
