PESISIR SELATAN, HANTARAN.Co – Komitmen pemerintah pusat dalam pemulihan pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) kembali ditegaskan. Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, hadir langsung dalam peresmian Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kampung Limau Antu, Kenagarian Puluik-Puluik, Kecamatan Bayang Utara, Sabtu (24/1/2026).
Kehadiran Lisda menjadi simbol pengawalan serius dari parlemen terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah rawan bencana tersebut. Ia menegaskan, Komisi VIII DPR RI akan terus memastikan bantuan pemerintah pusat terserap optimal dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat terdampak.
Dalam kesempatan itu, Lisda mengapresiasi langkah cepat dan kolaboratif antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial (Kemensos), serta Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyediakan hunian layak bagi 22 Kepala Keluarga (KK) di Nagari Puluik-Puluik.
Baca juga : Bupati Hendrajoni Resmikan Huntara di Bayang Utara Pessel, Harapan Baru bagi Warga Korban Banjir dan Longsor
“Setelah masa tanggap darurat, yang paling penting adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kami tidak ingin warga terlalu lama tinggal di pengungsian umum. Huntara ini menjadi solusi agar privasi, kesehatan, dan martabat keluarga tetap terjaga,” ujar Lisda di sela-sela peninjauan tersebut.
Lisda juga menyoroti kelengkapan fasilitas yang disediakan di Huntara, mulai dari peralatan tidur hingga perlengkapan memasak. Selain itu, warga juga menerima bantuan biaya hidup sebesar Rp15.000 per jiwa per hari dari Kemensos selama masa transisi.
Lisda Hendrajoni Kawal Pemulihan Pascabencana
“Fasilitasnya cukup lengkap. Hal-hal sederhana seperti kasur dan alat masak sangat berarti bagi warga yang baru saja kehilangan rumah. Ini membantu mengurangi beban fisik dan psikologis mereka,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Barat, Lisda menegaskan komitmennya untuk terus mendorong percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Ia menilai relokasi warga dari zona merah ke lokasi yang lebih aman merupakan langkah mutlak demi mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.
Dalam pertemuan tersebut, Lisda juga membahas progres penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH). Ia menyebutkan bahwa DTH tahap pertama telah disalurkan kepada 35 KK, sementara usulan tahap kedua akan diajukan ke BNPB pada pekan depan.
