Padang, hantaran.Co–Krisis air bersih menjadi persoalan serius yang dihadapi masyarakat Kota Padang pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025 lalu. Kerusakan ekosistem di wilayah hulu sungai akibat banjir bandang kini berujung pada kekeringan di sejumlah kawasan permukiman.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengambil langkah cepat dan terkoordinasi untuk mengatasi dampak kekeringan yang semakin meluas. Dampak kerusakan pascabanjir bandang menyebabkan pasokan air bersih terganggu secara signifikan.
Baca Juga : Bisnis Kuliner di Singapura Tertekan, Warung Nasi Padang Tertua Tutup
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Padang, Raju Minropa, dalam laporannya menyampaikan bahwa kekeringan telah berdampak langsung terhadap masyarakat di empat kecamatan, yakni Kuranji, Pauh, Nanggalo, dan Koto Tangah.
Ia menjelaskan, pergeseran arah aliran sungai menyebabkan jaringan irigasi rusak dan tidak lagi berfungsi optimal. Akibatnya, pasokan air untuk pertanian terganggu, sekaligus berdampak pada kebutuhan air rumah tangga.
Lebih jauh, Raju menyebutkan banyak sumur warga mengalami kekeringan, sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Kondisi ini dinilai berpotensi memburuk jika tidak segera ditangani.
Pemerintah Kota Padang, lanjutnya, telah melakukan langkah penanganan awal berupa distribusi air bersih menggunakan mobil tangki ke wilayah terdampak. Selain itu, pembangunan sumur bor dangkal dan hidran umum yang terhubung dengan jaringan pipa PDAM juga tengah dipersiapkan.
Krisi Air Bersih Jangan Berlarut
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa persoalan kekeringan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia menilai air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi dalam kondisi apa pun.
“Kondisi ini harus ditangani secara cepat, tepat, dan terukur. Kita tidak bisa membiarkan masyarakat terus mengalami kesulitan mendapatkannya,” tegas Mahyeldi.
Ia juga mengingatkan bahwa berdasarkan informasi BMKG, cuaca panas masih berpotensi berlangsung hingga akhir Januari sampai awal Februari 2026, sehingga risiko kekeringan masih cukup tinggi.
Gubernur meminta agar dilakukan pemetaan secara detail terhadap titik-titik krisis agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran. Pemprov Sumbar, kata dia, siap memberikan dukungan dan melakukan back up terhadap kebutuhan Pemerintah Kota Padang. “Kita harus pastikan di mana saja titik masalahnya. Dari situ, kita perkuat langkah penanganan secara bersama,” ujarnya.
Mahyeldi juga mengingatkan potensi munculnya persoalan sosial jika krisis tersebut berlangsung lama. Menurutnya, kondisi tersebut harus dimitigasi melalui kolaborasi dan sinergi lintas instansi.
Ia menargetkan penanganan kekeringan di Kota Padang dapat diselesaikan sebelum memasuki bulan Ramadan, agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa terkendala kebutuhan air bersih.
