Padangpariaman, hantaran.Co–Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dihadapkan pada tantangan besar dalam menentukan arah pembangunan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah. Kerusakan infrastruktur, perlambatan ekonomi, serta meningkatnya kebutuhan perlindungan sosial menjadi persoalan nyata yang harus dijawab melalui perencanaan pembangunan yang tepat dan responsif.
Berangkat dari kondisi itu, Pemkab Padang Pariaman menggelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Senin (26/1/2026), di Aula Bapelitbangda Padang Pariaman, Nagari Parik Malintang, Kecamatan Anam Lingkuang.
Baca Juga : Pemkab Solok Siapkan Peresmian Huntara Pascabencana
Forum ini menjadi tahapan strategis untuk merumuskan arah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027 agar mampu menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam masa pemulihan pascabencana.
Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, menegaskan, forum konsultasi publik tidak boleh sekadar menjadi agenda formal tahunan tanpa dampak nyata bagi masyarakat. “Kita berharap forum ini bukan sekadar formalitas yang setiap awal tahun kita laksanakan. Tetapi benar-benar melahirkan aksi nyata dari perencanaan yang kita susun. Pasca bencana ini, arah pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujar Rahmat Hidayat.
Ia menekankan, RKPD Tahun 2027 disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman, serta disinergikan dengan visi dan misi Presiden RI, RPJMN, kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat, dan rencana strategis perangkat daerah.
Pembangunan 2027 Difokuskan Pada Sejumlah Agenda
Menurutnya, arah pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2027 ditetapkan pada transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, dengan basis ketahanan pangan, kesejahteraan sosial, serta pemulihan pascabencana.
Untuk mewujudkan arah tersebut, pembangunan tahun 2027 difokuskan pada sejumlah agenda prioritas, di antaranya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, kebangkitan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat, serta peningkatan akses perlindungan sosial dan jaminan kesehatan.
Rahmat Hidayat menilai, forum konsultasi publik menjadi wadah penting untuk menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan, agar perencanaan pembangunan lebih partisipatif, tepat sasaran, dan mampu merespons kondisi daerah yang dinamis.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, para asisten dan staf ahli, kepala perangkat daerah, Ketua TP-PKK, Ketua GOW, Ketua DWP, serta tamu dan undangan lainnya yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah.
Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Tahun 2027 oleh unsur Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah yang hadir, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung arah pembangunan Kabupaten Padang Pariaman ke depan.
