JAKARTA, HANTARAN.Co – Perum Bulog menegaskan Indonesia berada pada jalur yang solid dalam menjaga swasembada pangan nasional sekaligus memperluas peran di tingkat global. Kepastian tanpa impor beras selama swasembada terjaga menjadi sinyal kuat bahwa ketahanan pangan nasional telah memasuki fase yang lebih matang dan berkelanjutan.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa kebijakan tanpa impor bukan sekadar keputusan jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang yang bertumpu pada penguatan produksi dan cadangan dalam negeri.
“Bulog sejak 2025 sampai ke depan sepanjang Indonesia swasembada pangan tidak akan merasakan impor beras,” tegas Ahmad Rizal Ramdhani dalam rilis diterima media ini, Selasa (27/1/26).
Baca juga : Bupati Pasaman Terima UHC Award 2026, Layanan Kesehatan Gratis Jadi Prioritas
Keberhasilan swasembada beras pada 2025 menjadi pijakan untuk melanjutkan program tersebut pada 2026. Pada tahun mendatang, Bulog menargetkan penyerapan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton, meningkat dari 3 juta ton pada tahun sebelumnya. Peningkatan target ini dirancang untuk memperkuat stok nasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga di seluruh wilayah.
Selain beras, Bulog juga mendapat penugasan strategis untuk menyerap komoditas pangan utama lainnya. Jagung ditargetkan terserap hingga 1 juta ton, sementara kedelai ditetapkan sebesar 70 ribu ton. Langkah ini menegaskan peran Bulog sebagai penopang stabilitas pangan lintas komoditas, bukan hanya beras.
Indonesia Perkuat Swasembada Pangan
“Harapan agar seluruh penugasan pemerintah ini dapat dilaksanakan dengan baik, baik penyerapan beras 4 juta ton, jagung 1 juta ton, maupun kedelai 70 ribu ton,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.
Di tengah penguatan stok nasional, Indonesia juga diarahkan mengambil peran lebih luas di kancah internasional. Presiden memberikan instruksi agar Bulog menyiapkan stok khusus beras untuk bantuan pangan luar negeri. Sebanyak 1 juta ton beras disiapkan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara yang mengalami krisis pangan, terutama di kawasan ASEAN dan wilayah terdampak konflik.
Menurut Ahmad Rizal Ramdhani, kebijakan tersebut mencerminkan kepercayaan diri pemerintah terhadap ketahanan stok nasional.
