Padang, hantaran.Co–Pemerintah kota, pemerintah provinsi, anggota dewan daerah hingga pusat, kementerian-kementerian, bahkan sampai kunjungan artis pun, kawasan Batu Busuk tetap saja seperti saikua capang saikua lapeh.
Penetapan Batu Busuk sebagai zona merah yang artinya akan tak boleh lagi ditempati, semakin membuat perasaan masyarakat bercampur aduk. Bagaimana tanah dan rumahnya? Bagaimana perekonomiannya nanti? Apakah harus alih mata pencarian atau entah? Bagaimana memulai lagi kehidupan dan adaptasi baru karena akses, tempat baru, atau hal-hal lain yang selalu terbawa pikiran?
Baca Juga : Pemko Pariaman Matangkan Rencana Drainase Pascabanjir
Penetapan kawasan Batu Busuk sebagai zona merah, secara keberlanjutan oleh Pemko Padang adalah meminta masyarakat setempat untuk tidak menempatinya lagi, mengingat potensi berulang dan perlunya mitigasi bencana ke depan.
Namun apa mau dikata, masyarakat Batu Busuk seolah berada di antara bayang-bayang gamangnya. Sebagian masyarakat mengiyakan arahan, sebagiannya lagi tetap memilih tinggal di rumahnya yang telah merasai diterjang banjir bandang.
Berdasarkan laporan dan pantauan Haluan, Selasa (27/1/2026), di kawasan Batu Busuk masih banyak terlihat warga yang masih bertahan di sana untuk sekadar berkeras hati membersihkan rumah dari sisa lumpur dan material lain.
Nina Fitri Yeni (35 tahum), salah seorang warga RT01/RW03 Kelurahan Lambung Bukit juga melakukan hal serupa. Ia menyempatkan waktu melihat dan membersihkan rumahnya andai-andai ada harapan terang atas bencana yang ikut menghantam rumahnya.
“Kini saya sudah mengontrak di Korong Gadang. Sedih rasanya meninggalkan rumah begitu saja. Titik terang solusi rumah kami juga tidak jelas. Katanya rumah saya tidak terdata dalam kerusakan. Lalu penanganan untuk saya dan senasib dengan saya bagaimana?” keluh ibu dua anak itu.
Penetapan Batu Busuk sebagai zona merah membuatnya bingung. Apabila harus meninggalkan rumahnya sebagaimana yang diinstruksikan pemerintah untuk menjadikan kawasan Batu Busuk sebagai perladangan, lantas Nina justru tidak punya tanah dan tempat untuk berladang.
“Yang saya punya hanya rumah itu saja. Apa yang bisa saya tanam di atas lahan rumah itu? Merugi saja saya jadinya kalau begitu. Bahkan janji untuk hunian ini itu seakan jauh saja dari kami. Saya benar-benar tidak tahu dengan kepastian itu. Apakah kedatangan dewan, artis, pusat, atau pejabat lain, merangkap dalam kerja pemerintah atau bagaimana. Semakin tidak jelas bagi saya,” katanya.
Begitu juga yang diketengahkan Ketua Pemuda RT01/RW03, Syamsi Candra. Hampir sebulan ini ia masih tetap menempati rumahnya di Batu Busuk untuk sekadar memantau kondisi, membersihkan rumah, dan aktivitas lain.
“Tidak hanya saya, sebagian besar warga juga mulai menempatinya kembali. Sebulan ini hujan tidak terlalu begitu, sehingga kami kembali untuk mengerjakan apa yang masih bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
Warga Batu Busuk Kembali Bukan Tanpa Alasan
Kembalinya sebagian warga ke Batu Busuk bukan tanpa alasan. Kurangnya informasi, komunikasi, dan koordinasi, tak ayal menjadi keraguan bagi warga. Rencana pembangunan huntap dan terbengkalainya rumah yang telah menjadi tempatan hidup membuat warga ragu apakah ingin kembali ke Batu Busuk atau meninggalkannya.
“Karena kondisi yang mulai kondusif ini, sayang pula rasanya. Kami merasa tidak mendapat kepastian apa-apa tentu membuat kami ragu sendiri. Sedangkan sedikitnya masih ada yang bisa kami lakukan,” kata Syamsi.
Andaipun nantinya kawasan Batu Busuk benar-benar menjadi hamparan ladang dan sawah, kata Ketua Pemuda Batu Busuk itu tidak mungkin pula semua warga akan melakukannya. Karena ada yang berkerja di luar, hanya memiliki rumah saja, mengontrak, dan kendala-kendala lain.
“Kami harap ada kepastian sepasti-pastinya dari kebijakan dan dari upaya penanganannya ke depan. Kalau begini, jujur kami jadi ragu dengan daerah terpencil yang menjadi tumbuh kembang kami di sini,” katanya berharap.
Ketakutan juga disampaikan oleh warga lain, Epi. Katanya, meskipun kondisi Batu Busuk sekarang sudah mulai membaik, tapi trauma masih membekas bagi dirinya. Begitu juga bagi masyarakat lain.
“Banyak rumah yang rusak dan hanyut, dan kami mulai lagi menata-nata. Banyak anak-anak dan warga juga trauma, apalagi kalau hujan,” jelasnya.
Meski sudah terbilang kondusif, Epi meminta agar donasi dan bantuan tetap disalurkan. Sebab, membaiknya kondisi saat ini, tapi keberlangsungan hidup masih di ambang karena sebagian masyarakat masih terhambat aktivitas ekonominya.
Hal ini juga dikuatkan oleh salah seorang Koordinator Relawan dari I-DERU, Falerino, yang mengatakan kondisi mulai membaik, namun masyarakat masih sangat membutuhkan bantuan.
“Warga sudah mulai caos. Warga sudah ada yang setop bantuan di jalan dan maksa ambil, karena mereka sangat membutuhkan. Kebutuhan pangan, papan, dan pembangunan fasilitas umum juga sangat diperlukan,” ujarnya.
822 Rumah Rusak, Kerugian Capai Rp5,5 Triliun
Berdasarkan update data kerusakan terjadi penyusutan angka yang signifikan setelah dilakukan verifikasi lapangan menggunakan standar pengkajian hitung cepat pascabencana. Dari 6.423 kejadian yang dilaporkan, hanya 822 unit rumah yang dinyatakan masuk kategori rusak.
Rinciannya yakni 136 rumah hanyut, 422 rusak berat, 112 rusak sedang, dan 212 rusak ringan. Sementara, sebanyak 5.541 kejadian lainnya dinyatakan tidak masuk kategori penerima bantuan pusat. Pemko Padang pun melakukan tahap uji publik memastikan transparansi data sebelum disahkan.
Berbicara kerugian yang ditimbulkan, kerusakan di mana-mana, infrastruktur rusak berat, ekonomi merosot, dan sejumlah perumahan ikut terdampak telah menelan hingga triliunan rupiah.
Berdasarkan diskusi bersama, total kerugian dan kerusakan tercatat mencapai sekitar Rp5,5 triliun. Rincian kerusakan dan kerugian yakni sektor perumahan sekitar Rp2,4 triliun, sektor infrastruktur sebesar Rp2,7 triliun, sektor ekonomi Rp154 miliar, termasuk sektor sosial Rp93 miliar, dan lintas sektor Rp140 miliar.
Akibatnya, bencana hidrometeorologi ini berdampak pada 67.563 jiwa. Pemko Padang telah menyediakan hunian tetap (huntap) di Balai Gadang dan Kecamatan Pauh bagi warga yang terdampak.
