AGAM, HANTARAN.Co – Pembelian mobil dinas baru oleh kepala daerah menuai sorotan tajam dari Anggota DPRD Kabupaten Agam. Pasalnya, pengadaan kendaraan tersebut disebut tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, sehingga menimbulkan tanda tanya besar di kalangan legislatif.
Anggota DPRD Agam, Epi Suardi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa dalam pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD, pengadaan mobil kepala daerah tidak pernah disepakati.
“Sebelumnya di rapat pada anggaran pada 2024 tidak di anggarkan, saya di banggar, tidak setuju. Namun dibeli juga,” ujar Epi Suardi, Selasa (3/2/26)
Baca juga : Manuver Detik Terakhir di Jalur Padang–Painan, Satu Orang Terjepit Dibawah Kendaraan
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil rapat dan putusan sidang anggaran tahun 2025, tidak terdapat rencana kerja (Renja) OPD yang mengakomodir pembelian mobil tersebut. Karena itu, DPRD merasa ada yang janggal dan tidak menerima keputusan tersebut.
“Saya ada di banggar, waktu putusan sidang pada 2024 tidak ada di renja OPD untuk pembelian mobil. Tentu kami tidak menerima,” tegasnya.
Menurut Epi, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa pihaknya bukan melarang pembelian mobil dinas, namun mempertanyakan urgensi dan proses penganggarannya.
Bupati Agam Beli Mobil Baru
“Kami sebagai pengawas, mepertanyakan, di saat situasi Agam yang seperti ini, bukan melarang membeli,” katanya.
Lebih lanjut, Epi menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Ia menyebut masih banyak program prioritas pembangunan di kecamatan yang belum terealisasi, namun justru anggaran tersedia untuk pembelian kendaraan dinas.
