Agam, hantaran.Co–Rencana pengadaan mobil dinas (mobnas) untuk istri Bupati dan Wakil Bupati Agam menuai kritik keras dari DPRD Kabupaten Agam. Legislator Agam, Epi Suardi, menegaskan bahwa penganggaran tersebut tidak pernah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD, namun tetap dimunculkan dalam rencana anggaran pemerintah daerah.
Epi menekankan, kritik DPRD bukan ditujukan pada pengadaan mobil dinas kepala daerah yang telah tercantum dalam APBD 2025. Persoalan utama, kata dia, justru terletak pada rencana pembelian mobil dinas untuk istri bupati dan wakil bupati.
Baca Juga : Dugaan Keracunan di SMA 1 Sungai Rumbai, Bupati Dharmasraya Perintahkan Hasil Labor Harus Keluar 1×24 Jam
“Yang saya kritik bukan pembelian mobil dinas bupati, tapi yang saya kritik keras pembelian mobil istri bupati dan wakil bupati. Ini yang saya sayangkan dari Pemerintah Kabupaten Agam,” ujar Epi, Rabu (4/2/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai tidak sensitif terhadap kondisi daerah yang masih dalam tahap pemulihan pascabencana, sekaligus mencerminkan ketidaktepatan prioritas anggaran di tengah keterbatasan keuangan daerah.
“Karena di 2026 ini Agam sedang pemulihan pasca bencana, jadi saya mengkritik keras pengadaan mobil untuk istri bupati dan wakil bupati. Selain itu juga karena kondisi keuangan Kabupaten Agam,” tegasnya.
Banggar Tak Pernah Menyetujui
Epi juga mempertegas posisi Banggar DPRD yang tidak pernah menyetujui penganggaran mobil dinas untuk istri kepala daerah tersebut.
“Perlu saya pertegas, pembelian mobil dinas istri bupati dan wakil bupati tidak pernah dianggarkan. Kami anggota Banggar tidak pernah menyetujui anggaran ini,” katanya.
Kecurigaan Epi menguat setelah ia melakukan klarifikasi langsung ke Bagian Umum Setda Agam. Dari hasil klarifikasi itu, ia mengaku menemukan adanya rencana anggaran pembelian dua unit mobil dinas pada tahun anggaran 2026.
“Saya sudah klarifikasi langsung dengan Kabag Bagian Umum, ternyata di 2026 ada anggaran untuk pembelian mobil ini dua unit untuk istri bupati dan wakil bupati,” ungkapnya.
Temuan tersebut memicu kemarahan Epi, lantaran bertentangan dengan hasil pembahasan Banggar.
“Di situlah saya meradang, di mana kami di Banggar tidak pernah menyetujui anggaran tersebut,” tegasnya lagi.
Lebih jauh, Epi menilai penganggaran itu berpotensi mengorbankan kebutuhan yang jauh lebih mendesak bagi masyarakat. Ia bahkan menyinggung dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan aparatur, khususnya PPPK.
“Yang lebih urgent di Agam banyak, ini karena ingin membeli mobil istri bupati, TPP PPPK penuh waktu dihapus. Ini ke mana ini hati nurani kita,” kritiknya.
Epi juga menanggapi pernyataan Sekretaris Daerah Agam, M. Lutfhi, yang sebelumnya disampaikan melalui media komunikasi pemerintah daerah terkait pembelian mobil dinas bupati. Menurut Epi, penjelasan tersebut tidak menyentuh substansi persoalan yang ia soroti.
“Sekda Agam ini baru kemarin sore jadi Sekda Agam. Yang saya persoalkan justru mobnas istri bupati dan wakil bupati,” ujarnya.
Sementara itu, kritik serupa juga disampaikan oleh anggota DPRD Agam lainnya, Marga Indra Putra. Ia menilai pemerintah daerah kurang menunjukkan empati terhadap masyarakat Agam yang tengah menghadapi dampak bencana.
Marga menegaskan, dalam situasi pemulihan pascabencana, pemerintah seharusnya memusatkan anggaran pada kebutuhan dasar dan pemulihan ekonomi masyarakat, bukan pada fasilitas yang dinilai tidak mendesak.
