Jakarta, hantaran.Co–Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyoroti lambannya penyerahan aset pasar yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kepada pemerintah daerah di Sumatera Barat. Hal itu disampaikan Zigo saat rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum RI, Rabu (4/2/2026).
Dalam rapat tersebut, Zigo menyampaikan sejumlah catatan atas pemaparan program Kementerian PU tahun 2025. Salah satu yang paling ditekankan adalah soal pasar modern hasil pembangunan pemerintah pusat yang hingga kini belum diserahterimakan ke daerah.
Baca Juga : HMI dan Kegelisahan yang Tak Pernah Usai
Zigo menyebut, persoalan ini terjadi di sejumlah daerah di Sumbar, termasuk Kota Padang dan Kabupaten Dharmasraya. Menurutnya, proses pemindahan aktivitas dari pasar tradisional menuju pasar modern tidak mudah, sehingga perlu didukung dengan kepastian status aset.
“Namun sampai hari ini, asetnya belum diserahkan dari Kementerian PUPR ke pemerintah daerah. Akibatnya, daerah tidak bisa memungut retribusi sebagai pendapatan daerah,” kata Zigo.
Ia menilai kondisi tersebut membuat pemerintah daerah kesulitan mengoptimalkan fungsi pasar, karena belum memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan. Zigo juga menyinggung kondisi di Kota Padang yang dinilai masih mengalami kendala besar dalam penertiban pasar. Ia mengungkapkan, Wali Kota Padang juga menyampaikan keluhan serupa terkait belum adanya penyerahan aset.
Zigo pun meminta agar proses serah terima aset pasar dipercepat, sehingga pemerintah daerah bisa memanfaatkan fasilitas pasar yang telah dibangun Kementerian PU secara maksimal.
Selain itu, Zigo menyoroti banyaknya usulan pembangunan pasar baru untuk tahun 2026 melalui Ditjen Prasarana Strategis. Ia mengingatkan agar pembangunan pasar tidak hanya mengejar fisik, tetapi juga memperhatikan persoalan turunan, khususnya sampah.
