Padang, hantaran.Co–Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat menggelar Pendidikan dan Pelatihan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan Petugas Haji Daerah (PHD) serta Pembimbing Ibadah KBIHU sebagai bagian dari penguatan kesiapan layanan haji tahun 1447H/2026M.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dan dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI, Harun Al Rasyid, di Asrama Haji Padang, Kamis (5/2/2026).
Baca Juga : Pemko Pariaman Basmi Hama Wereng di Desa Cubadak Air
Turut hadir Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Mustafa, Kabiro Kesra Pemprov Sumbar, Edi Dharma, perwakilan Pangdam XX Tuanku Imam Bonjol serta Kepala UPT Asrama Haji Padang.
Dalam arahannya, Dirjen Pengendalian Haji dan Umrah Harun Al Rasyid menyampaikan harapan Presiden RI agar kualitas petugas haji terus ditingkatkan, terutama dari aspek disiplin dan kebugaran fisik.
Menurutnya, tugas petugas haji sangat menuntut kesiapan fisik karena harus mendampingi jemaah dalam berbagai situasi di lapangan. Apalagi sebagian besar jemaah haji Indonesia berusia lanjut. Ini butuh petugas yang andal.
“Kalau haji itu, yang paling banyak dituntut justru fisik. Kalau petugas tidak sehat, ini akan repot, karena mereka juga harus membantu jemaah, termasuk mendorong kursi roda, mendampingi lansia, sementara jumlah jemaah lansia kita sekarang cukup banyak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, untuk menjawab tuntutan tersebut, pelatihan PPIH kini melibatkan unsur TNI dan Polri, khususnya dalam pembinaan kedisiplinan dan kebugaran. Presiden, kata Harun Al Rasyid, juga berharap pelatihan PPIH disiapkan dengan lebih baik dan waktu yang lebih memadai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang relatif singkat.
“Pelatihan tidak cukup hanya tiga atau empat hari. Penguasaan materi dan praktik lapangan itu sangat penting agar petugas benar-benar siap saat bertugas,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Dirjen juga menyinggung kebijakan penurunan biaya haji. Ia menyampaikan bahwa Presiden memberi perhatian serius terhadap efisiensi biaya dengan menekan komponen pengeluaran yang dinilai tidak perlu, tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
“Tujuan dibentuknya Kementerian Haji ini bukan hanya meningkatkan pelayanan, tetapi juga menurunkan biaya haji. Karena itu, semua komponen pengadaan harus ditekan, mulai dari transportasi, konsumsi, hotel, hingga layanan di Armuzna dan Masya’ir,” jelasnya.
Diklat Diikuti 90 Peserta
Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, menyampaikan bahwa Diklat PPIH Kloter dan PHD serta PIKBIHU ini diikuti oleh 90 peserta, terdiri dari Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah, Tenaga Kesehatan, pembimbing Ibadah KBIHU serta Petugas Haji Daerah (PHD) yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu.
Rifki menjelaskan, diklat akan dilaksanakan selama 10 hari, terhitung mulai 5 hingga 14 Februari 2026, dan dipusatkan di Asrama Haji Padang. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, baik secara teori maupun praktik.
“Diklat ini bukan sekadar formalitas, tetapi bekal penting untuk meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan dengan disiplin, menjaga kesehatan, serta membangun kerja tim yang solid,” ujar Rifki.
Menurutnya, kesiapan petugas menjadi kunci utama suksesnya penyelenggaraan haji. Dengan bekal pelatihan yang memadai, Rifki optimistis pelayanan jemaah haji, khususnya di Embarkasi Padang, akan semakin meningkat dan berjalan lebih tertib, aman, serta humanis.
