Padang, hantaran.Co–Permasalahan komunikasi antara institusi penegak hukum dan media kerap menimbulkan miskomunikasi publik. Sehingga perlu hubungan kemitraan yang kuat agar informasi mengenai keamanan dan ketertiban sampai kepada masyarakat secara tepat dan berimbang.
Hal itu terungkap saat Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmelawati Rosya, melakukan kunjungan ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat, Rabu (18/2/2026). Kehadiran Susmelawati bersama jajaran Humas disambut Ketua PWI Sumbar, Widya Navies, didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi, Sawir Pribadi, Wakil Ketua Bidang Aset, Junaidi Jarat, Sekretaris SIWO, Andri Besman, serta sejumlah pengurus lainnya.
Baca Juga : Hadapi Malut United, Laga Penting yang Tak Mudah Bagi Semen Padang FC
Kabid Humas menyoroti pentingnya kolaborasi konstruktif antara polisi dan media sebagai solusi atas kesenjangan informasi yang sering terjadi di masyarakat. “Hubungan yang solid akan berdampak positif terhadap penyampaian informasi, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Barat,” ujarnya.
Permasalahan lain yang sering muncul adalah lambatnya respons institusi terhadap isu-isu yang berkembang. Susmelawati memaparkan sejumlah program strategis Polri di bidang kehumasan yang menekankan keterbukaan informasi publik dan respons cepat, agar masyarakat tidak termakan kabar yang salah.
Transparansi menurutnya menjadi kunci membangun kepercayaan publik. Dengan terbukanya informasi, masyarakat dapat memahami langkah-langkah kepolisian secara objektif, sekaligus mengurangi potensi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan keresahan.
Dalam kesempatan itu, Susmelawati juga menyampaikan pesan Kapolda Sumbar terkait Hari Pers Nasional (HPN), menekankan peran pers sebagai pilar demokrasi sekaligus mitra strategis aparat penegak hukum. Ia berharap pers dapat terus memberikan kontribusi positif bagi bangsa.
Komitmen Polda Sumbar Sangat Penting
Masalah pemberitaan yang tidak proporsional juga menjadi perhatian. Ia menekankan kritik terhadap institusi kepolisian harus disampaikan secara berimbang, berbasis data, dan tetap mengedepankan asas objektivitas agar informasi tidak memicu kegaduhan.
