Jakarta, hantaran.Co–Rapat koordinasi antara Satgas DPR dan pemerintah memutuskan untuk mempercepat dan memperlancar pencairan dana tanggap darurat bencana di Sumatera. Langkah ini diambil agar penanganan di lapangan tidak terhambat birokrasi.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut anggaran siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekitar Rp 4,3 triliun. Namun, kebutuhan riil untuk tanggap darurat disebut melebihi angka tersebut.
Baca Juga : Bukan Sekadar Makan, Tapi Soal Masa Depan Bangsa
“Jangan sampai Kementerian PU terus bekerja membangun di lapangan, tetapi sumber anggarannya belum jelas,” ujar Dasco saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan pihaknya diarahkan mengambil anggaran tanggap darurat dari BNPB berdasarkan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Akibatnya, anggaran tanggap darurat di Kementerian PU seolah dicoret. Padahal, kementerian tersebut masih harus menangani berbagai persoalan infrastruktur akibat bencana, tidak hanya di Sumatera. “Kalau harus makan dari dalam anggaran kementerian, agak berat untuk kegiatan di tempat lain,” kata Dody.
Menanggapi situasi tersebut, Dasco meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambal kebutuhan dana tanggap darurat dari pos anggaran lain. Hal ini lantaran Bappenas belum menyetujui tambahan dana tersebut.
Dalam rapat, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan siap bertanggung jawab atas penggunaan dana tanggap darurat yang belum mendapat persetujuan Bappenas. Keputusan yang diambil adalah dana tanggap darurat yang sedang berjalan akan dialokasikan dari pos lain dengan tanggung jawab mensesneg.
