PESISIR SELATAN, HANTARAN.Co — Kerusakan alur Sungai Batang Pelangai di Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, menjadi perhatian serius pemerintah. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA-BK) Provinsi Sumatera Barat memastikan penanganan akan segera dilakukan secara bertahap menyusul kerusakan yang semakin parah pasca banjir bandang.
Peninjauan lapangan dilakukan pada Senin, 2 Februari 2026 lalu. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA/Kabid Sungai) Dinas SDA-BK Provinsi Sumbar, Edola Duangga Eryan Putra, S.T., M.T., turun langsung melihat kondisi sungai yang mengalami kerusakan di sejumlah titik.
Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut Kabid PJSA Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan, Camat Ranah Pesisir, wali nagari setempat, serta Anggota DPRD Pesisir Selatan dari Fraksi PAN, Novermal.
Baca juga : Kejari Pasaman Gelar “OmJak”, Warga Antusias Konsultasi Hukum Gratis di GOR Tuanku Rao
Beberapa titik alur sungai yang ditinjau di antaranya Kelok Koto Langang di Nagari Sungai Liku Pelangai, Talao Kanca di Nagari Pasie Pelangai, Tampat Tobaru di Nagari Koto VIII Pelangai, Marelang di Nagari Koto VIII Pelangai, serta Lesung Aie di Nagari Pelangai.
Kerusakan alur sungai tersebut dilaporkan semakin parah setelah terjadinya banjir bandang yang melanda kawasan tersebut pada 27 November 2025 lalu. Kondisi ini tidak hanya mengancam infrastruktur, tetapi juga keselamatan permukiman warga serta lahan pertanian masyarakat di sepanjang bantaran sungai.
Kabid Sungai Dinas SDA-BK Provinsi Sumbar, Edola Duangga Eryan Putra, menyebutkan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan langkah penanganan secara bertahap untuk meminimalisir risiko yang lebih besar.
Tinjau Kerusakan Batang Pelangai
Salah satu titik yang akan segera ditangani berada di kawasan Marelang, Nagari Koto VIII Pelangai. Di lokasi tersebut, pondasi jembatan gantung dilaporkan mengalami penggerusan akibat derasnya arus banjir.
“Penanganan awal akan difokuskan di Marelang untuk menyelamatkan jembatan gantung yang pondasinya sudah tergerus. Ini sangat penting karena jembatan tersebut menjadi akses vital masyarakat,” ujar Edola saat peninjauan.
Untuk mendukung proses normalisasi sungai, pemerintah daerah juga diminta membantu proses pembebasan lahan pada bagian alur sungai yang akan ditata ulang.
