Padang, hantaran.Co–Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah (UM) Sumatera Barat menggelar kuliah umum bertajuk “Sosialisasi dan Pendidikan Pemilu” bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat di Convention Hall Prof. Dr. Ahmad Syafi’i Ma’arif, M.A, Kampus I Padang, Kamis (6/11/2025).
Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara UM Sumatera Barat dan KPU Sumbar, sebagai langkah konkret memperkuat sinergi dalam edukasi politik dan penguatan literasi demokrasi di kalangan mahasiswa.
Dua pembicara utama dihadirkan dalam kegiatan ini, yakni Hamdan, M.Pd.E dari KPU Sumbar dan Riko Riyanda, S.IP, M.Si yang merupakan dosen Fisipol UM Sumatera Barat. Turut hadir Rektor UM Sumatera Barat, Dr. Riki Saputra, M.A, Wakil Rektor III Dr. Ahmad Lahmi, M.A, perwakilan KPU Sumbar, civitas akademika, serta sejumlah stakeholder terkait.
Rektor UM Sumatera Barat, Dr. Riki Saputra, M.A dalam sambutannya menegaskan bahwa kerja sama dengan KPU Sumbar bukan hanya sekadar penandatanganan di atas kertas, melainkan bentuk komitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam pendidikan politik bagi mahasiswa. “Kegiatan ini memberikan banyak ilmu dan menambah wawasan aktual, terutama bagi mahasiswa Fisipol agar memahami dinamika demokrasi dan kepemiluan,” ujarnya.
Sementara itu, Hamdan, M.Pd.E dari KPU Sumbar memaparkan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang memberi ruang bagi setiap warga negara untuk berpendapat serta berpartisipasi dalam proses politik. “Demokrasi harus dijaga agar tetap seimbang, karena partai politik memiliki peran dominan dalam menentukan wajah bangsa, sementara aktor lain seperti masyarakat sipil dan media masih perlu diperkuat perannya,” jelasnya.
Hamdan juga menyinggung dasar hukum Pemilu, refleksi tahapan Pemilu 2024, serta pentingnya menjadi pemilih cerdas dan menolak praktik politik uang. Ia menegaskan agar generasi muda tidak ragu berpartisipasi dalam Pemilu sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap bangsa.
Sementara itu, dosen Fisipol UM Sumatera Barat, Riko Riyanda, S.IP, M.Si, menyoroti rendahnya kesadaran politik generasi muda dalam proses demokrasi. Ia menyebut beberapa tantangan yang dihadapi seperti black campaign, money politic, hoaks, serta apatisme politik di kalangan milenial.“Fenomena menguatnya gerontokrasi, suatu sistem yang dikendalikan orang-orang tua dan menurunnya minat terhadap isu sosial politik menjadi tantangan besar bagi generasi muda saat ini,” paparnya.
Riko juga menegaskan pentingnya peran masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai agen penjaga moral dan etika politik. “Partisipasi dalam Pemilu merupakan bentuk pengakuan terhadap kedaulatan rakyat melalui hak suara. Ini bukan sekadar hak, tetapi tanggung jawab untuk menjaga legitimasi dan responsivitas pemerintah,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, UM Sumatera Barat meneguhkan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam membangun kesadaran politik dan memperkuat nilai-nilai demokrasi di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa.
