Padang, hantaran.Co–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang kembali dihadapkan pada persoalan bagaimana memastikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah. Persoalan prioritas dan efektivitas belanja menjadi sorotan utama dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026, Senin (24/11/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, bersama jajaran pimpinan dan anggota dewan, dibuka dengan penyampaian pandangan akhir seluruh fraksi. Setiap fraksi membawa catatan kritis terkait struktur anggaran, terutama yang menyangkut penyesuaian belanja menyusul kebijakan perampingan APBD secara nasional. Dari berbagai pandangan tersebut, muncul benang merah bahwa penentuan prioritas menjadi tantangan terbesar yang harus diatasi bersama.
Fraksi Gerindra melalui juru bicara sekaligus Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menyoroti kebutuhan untuk menjadikan APBD 2026 sebagai pedoman yang benar-benar operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan. “Belanja daerah harus diarahkan pada upaya nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memenuhi rutinitas tahunan penyusunan anggaran,” katanya.
Dikatakannya, permasalahan utama yang disoroti Fraksi Gerindra adalah masih adanya program yang dinilai kurang prioritas dan berpotensi menggerus ruang fiskal untuk agenda pembangunan penting. Karena itu, Rachmad menegaskan perlunya penundaan atau revisi terhadap program-program tersebut agar efektivitas penggunaan anggaran terjaga. “Optimalisasi PAD juga disampaikan sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat yang kian tidak pasti,” ujarnya.
Catatan-catatan fraksi ini ujar Rachmad, menjadi bagian dari mekanisme kontrol legislatif terhadap arah pembangunan Kota Padang. Dengan menyoroti persoalan prioritas dan kapasitas fiskal, fraksi-fraksi berupaya memastikan bahwa pembangunan tahun 2026 tidak hanya mengikuti alur kebijakan pusat, tetapi tetap sesuai kebutuhan masyarakat lokal. “Proses penjagaan arah kebijakan inilah yang menjadi substansi utama dari pendapat akhir fraksi dalam paripurna tersebut,” terangnya.
Menanggapi pandangan fraksi, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi atas kerja sama DPRD dalam merampungkan pembahasan APBD 2026. Ia mengakui bahwa struktur anggaran tahun depan mengalami penyesuaian signifikan, namun menegaskan bahwa pemerintah tetap menjaga agar program-program prioritas tidak terabaikan. Dalam kondisi fiskal yang ketat, kemampuan menata ulang belanja menjadi tantangan tersendiri bagi pemko.
Fadly menegaskan bahwa Pemko Padang tetap optimis merealisasikan program unggulan yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Untuk mengatasi persoalan keterbatasan fiskal, ia menyebut pemerintah akan aktif mencari skema pendanaan alternatif di luar APBD. “Dengan langkah ini, diharapkan program strategis daerah seperti pendidikan, kesehatan, serta penguatan nilai keagamaan tetap bisa berjalan sesuai target,” tuturnya.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman persetujuan bersama antara Pemko Padang dan DPRD Kota Padang terhadap Ranperda APBD 2026. Kesepakatan ini menjadi titik awal bagi pemerintah daerah dalam menjawab persoalan-persoalan krusial pembangunan, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran diarahkan pada kepentingan masyarakat secara nyata dan terukur.
