Tantangan akses ke wilayah terisolasi membuat distribusi logistik turut mengandalkan helikopter. “Distribusinya dilakukan melalui helikopter ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak terakses,” ucapnya.
Selain kebutuhan dasar masyarakat, pemulihan layanan publik juga dikejar. Menurut Mahyeldi, tiga sektor vital, yakni listrik, air bersih, dan BBM menjadi penekanan tambahan Presiden. “Alhamdulillah listrik sudah hidup 100 persen. Mudah-mudahan ini akan lebih lancar lagi selanjutnya,” kata Gubernur.
Usai fase penyelamatan, pemerintah kini masuk ke tahapan pemulihan struktural. Kerusakan jembatan, jalan, dan ribuan unit perumahan menjadi tantangan terbesar. “Jumlah yang terdampak sangat besar. Sekarang sedang dibangun rumah-rumah bagi warga yang rusak berat, termasuk yang rumahnya sudah dibawa longsoran,” ujar Mahyeldi.
Namun pembangunan hunian baru membutuhkan pemetaan risiko yang lebih ketat. Ia menegaskan tidak mungkin warga kembali ke lokasi yang sudah terbukti rawan. “Nanti kami petakan daerah yang aman dan yang rawan. Tidak mungkin daerah yang sudah kena longsoran atau banjir besar dibangun lagi. Itu tidak akan bertahan,” ujarnya.
Melihat besaran kerusakan, kebutuhan logistik yang masih tinggi, serta beban anggaran daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar menilai penetapan status bencana nasional bukan sekadar opsi administratif, tetapi kebutuhan mendesak agar penanganan berjalan efektif.
Jika status itu ditetapkan, Sumbar diproyeksikan mendapatkan akses lebih luas terhadap sumber daya nasional, mobilisasi personel, peralatan berat, hingga alokasi anggaran percepatan pemulihan yang tak mungkin ditanggung daerah secara mandiri.
