Kondisi ini menghambat mobilisasi bantuan serta memperlambat proses evakuasi warga. Ribuan pengungsi dilaporkan mengalami kekurangan pasokan makanan, bahkan beberapa titik pengungsian mulai menghadapi situasi kelaparan akibat logistik tidak dapat menembus wilayah yang terisolasi.
Selain terputusnya akses jalan, listrik juga padam di berbagai daerah terdampak dan jaringan telekomunikasi ikut lumpuh, membuat komunikasi darurat dan koordinasi penyelamatan terganggu. Kondisi ini turut memperlambat pendataan korban dan penyaluran bantuan oleh tim relawan maupun aparat setempat.
Cindy menekankan bahwa bencana hidrometeorologi di tiga provinsi tersebut telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur besar-besaran, menimbulkan korban jiwa, serta memaksa ribuan warga mengungsi. Ia memperingatkan bahwa tanpa langkah sigap dari pemerintah pusat, dampak bencana berpotensi semakin meluas.
“Saya mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional agar seluruh sumber daya negara bisa dikerahkan. Ini penting untuk mempercepat pemulihan, membuka akses jalan, memastikan logistik masuk, dan memulihkan listrik serta komunikasi,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Desakan serupa juga diserukan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria. Ia berharap pemerintah pusat menetapkan bencana banjir dan longsor yang menimpa tiga provinsi di Sumatera, termasuk Sumbar sebagai bencana nasional.
“Bencana ini telah menimbulkan dampak yang sangat luas, kita berharap pemerintah pusat bisa menetapkan status musibah ini sebagai bencana nasional, sehingga perhatian dan bantuan yang diberikan pusat untuk penanganannya juga bisa lebih konkret,” ujar Nanda, Selasa (2/12/2025).
