Bencana Nasional
Tidak hanya warga Sumbar, Sumut dan Aceh yang menumpangkan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto agar penanganan bencana di daerahnya cepat dan komprehensif. Hampir semua elemen masyarakat menyuarakan desakan agar petaka di Sumatera ini menjadi bencana nasional. Mulai dari anggota DPR RI, DPD RI, Koalisi Masyarakat Sipil, Kepala Daerah, tokoh dan warga masyarakat, meminta dan memohon agar status bencana nasional segera ditetapkan.
Sejumlah anggota DPR RI seperti Abidin Fikri, Dini Rahmania, Reni Astuti, Hasan Basri Agus, Cindy Monica, Nevi Zuraina, Lisda Hendra Joni, sudah berhari-hari menyuarakan perlu dan pentingnya status bencana nasional. Di jajaran DPD juga begitu. Mulai dari Irman Gusman sampai Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin, menyuarakan yang sama. “Bencana yang terjadi di tiga provinsi itu membutuhkan penanganan yang lebih intensif dalam skala nasional,” ujar Sultan Najamuddin.
Direktur Eksekutif Amnesti International Indonesia, Usman Hamid menyatakan, keselamatan warga atau rakyat terdampak bencana di berbagai wilayah dalam tiga provinsi itu menjadi petaruhan utama. “Dengan pernyataan keadaan darurat nasional, maka Indonesia membuka diri bagi bantuan kemanusiaan dari dalam maupun dari luar negeri,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak usah takut negara-negara lain memberikan bantuan karena ada sesuatu atau niat tertentu yang tidak baik. “Saya kira tidak perlu takut pada asing. Asing yang harus kita waspadai adalah yang bekerja sama dengan pejabat lokal untuk merusak alam atas nama pembangunan, nikel, batu bara, emas, semen, dan lain sebagainya,” kata Usman.
Menurut Usman, pemerintah harus bisa membedakan posisi negara lain atau asing dalam konteks ini, yakni ingin melindungi sesama manusia. “Saya kira, asing yang ditakutkan oleh pemerintah harusnya dibedakan dengan asing yang ingin melindungi atau membantu sesama warga bangsa,” katanya.
Usman juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi izin-izin dan praktik deforestasi untuk perkebunan hingga pertambangan yang merusak alam. “Ini waktunya pemerintah mengoreksi diri, menghentikan segala bentuk deforestasi, termasuk sawit. Jadi, sekali lagi, lindungilah manusia, lindungilah satwa, dan alam raya,” ujar aktivis HAM ini.
