Padang, hantaran.Co–Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi menegaskan bahwa percepatan pemulihan pascabencana sangat ditentukan oleh kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan yang lengkap, akurat, dan terukur. Ia menilai bahwa setiap daerah harus bergerak cepat agar proses pengajuan bantuan ke pemerintah pusat tidak menemui hambatan.
Menurut Muhidi, berbagai bentuk bantuan, baik untuk perbaikan rumah warga maupun infrastruktur fisik, tidak dapat dicairkan apabila dokumen perencanaan yang menjadi dasar pengajuan belum disiapkan secara menyeluruh. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah untuk menjadikan penyusunan dokumen sebagai prioritas utama.
“Kita harus segera menyiapkan semua dokumen perencanaan pemulihan. Pemerintah pusat membutuhkan data kerusakan yang lengkap sebelum bantuan disalurkan. Kalau daerah lambat menyiapkan itu, proses pemulihan juga akan ikut terlambat,” ujar Muhidi, Jumat (5/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan pemulihan Sumbar diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Besarnya kebutuhan itu mencakup perbaikan rumah warga, rehabilitasi jalan dan jembatan, serta pembangunan kembali infrastruktur dasar lainnya yang terdampak bencana.
Menurutnya, skala kerusakan yang luas tidak memungkinkan Sumbar bergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata. Tanpa dukungan pemerintah pusat, pemulihan akan berjalan sangat lambat dan tidak merata.
“Kerusakan sangat luas. Untuk rumah dan infrastruktur fisik saja sudah membutuhkan anggaran besar. Maka, kolaborasi pusat dan daerah mutlak, diawali dari kesiapan perencanaan di tingkat daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengungkapkan bahwa proses pendataan kerusakan di 16 kabupaten/kota hampir selesai. Data sementara menunjukkan estimasi kerugian mencapai Rp1 triliun, dan angka itu kemungkinan bertambah seiring finalisasi verifikasi lapangan.
Mahyeldi memastikan bahwa pemerintah daerah tengah mempercepat penyusunan dokumen pemulihan yang akan diajukan ke kementerian terkait. Dokumen tersebut mencakup kebutuhan masyarakat mulai dari perbaikan rumah, fasilitas umum, hingga infrastruktur vital.
“Setiap hari data diverifikasi. Kami memastikan semua kebutuhan masyarakat—terutama perbaikan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur vital—masuk ke dalam dokumen pemulihan. Ini menjadi dasar pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar terus menjalin komunikasi intens dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian PUPR, dan kementerian lainnya. Koordinasi itu diperlukan agar proses pengajuan berjalan sesuai mekanisme dan tidak memakan waktu lama.
Mahyeldi menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Menurutnya, semakin cepat dokumen perencanaan dirampungkan, semakin cepat pula bantuan dapat diterima masyarakat yang terdampak. “Sinergi pusat dan daerah harus berjalan kuat. Kita ingin masyarakat bisa segera kembali ke rumah layak dan akses publik dapat pulih secepatnya,” ujarnya.
