Memasifkan Koordinasi Pusat dan Daerah
Sebagaimana juga yang dikatakan juga oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, pada Kamis (4/12) kemarin. Muhidi menegaskan bahwa percepatan pemulihan di Sumbar hanya dapat dicapai melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebab, skala kerusakan yang terjadi jauh melampaui kemampuan APBD untuk ditangani secara mandiri.
“Jika seluruh beban ini diserahkan kepada APBD, jelas tidak akan mampu. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci percepatan pemulihan,” ujarnya.
Muhidi juga menyebutkan kebutuhan anggaran untuk memperbaiki rumah warga, jalan, jembatan, dan infrastruktur publik lainnya mencapai triliunan rupiah. Ia menilai penetapan status bencana nasional sangat mendesak agar intervensi pemerintah pusat dapat dilakukan secara lebih luas.
“Kerusakan ini masif. Tanpa dukungan penuh dari pemerintah pusat, proses pemulihan akan lambat,” tambahnya.
Terpisah oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi, yang menyampaikan bahwa bencana berdampak pada belasan kabupaten/kota dengan total kerugian mencapai sekitar Rp1 triliun. Ia menegaskan Pemprov Sumbar akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk percepatan pemulihan.
“Kami sudah menyampaikan laporan lengkap kerusakan dan kebutuhan anggaran kepada kementerian terkait. Pemerintah pusat telah merespons cepat, dan kami berharap dukungan ini segera dikukuhkan agar pemulihan berjalan lebih terarah,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa percepatan rekonstruksi membutuhkan dukungan lintas kementerian, terutama terkait pembenahan infrastruktur kritis, normalisasi sungai, serta pemulihan sektor sosial dan ekonomi masyarakat.
“Sinergi pusat dan daerah sangat menentukan. Pemprov Sumbar siap mengeksekusi setiap kebijakan dan bantuan yang diberikan pemerintah pusat demi keselamatan dan pemulihan masyarakat,” ujar Gubernur Sumbar tersebut.
