Irman kembali menegaskan bahwa permohonan penetapan bencana nasional bukan bentuk rengekan. “Ini demi kelangsungan hidup ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan jiwa. Mereka butuh lahan pencarian yang pulih dan sekolah yang bisa digunakan kembali,” kata anggota DPD RI asal Sumbar yang terpilih kembali dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Provinsi Sumatera Barat, 13 Juli 2024 lalu.
Ia mengingatkan, duka dan kerugian akibat bencana tidak cukup direspons dengan lambaian tangan pejabat pusat sebagai simbol keprihatinan. Sebuah survei lembaga terpercaya menyebut kerugian di Sumbar, Sumut dan Aceh mencapai Rp68 triliun. “Mari kita bersama bermohon ke Presiden,” ucapnya.
Gubernur Dukung Penuh
Dukungan serupa disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah. Ia menyatakan sepakat dengan langkah Irman untuk mendesak pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional. “Situasi di Sumbar tak sesederhana yang terlihat. Penanganannya perlu serius dan terukur,” ujar Mahyeldi saat menerima Irman di Istana Gubernur, Sabtu (6/12) siang.
Pertemuan berlangsung sekitar 30 menit, Mahyeldi mengaku mengikuti pernyataan dan langkah Irman sejak awal bencana. Menurutnya, inisiatif sang senator yang memahami medan Sumbar itu harus dikawal bersama. “Kerusakan infrastruktur vital, korban jiwa yang terus bertambah, wilayah terisolasi, dan lumpuhnya aktivitas masyarakat adalah alarm penting. Ini bukan bencana biasa,” tegas Mahyeldi.
Ia menyebut skala kerusakan kali ini membuat banyak kampung hilang, banyak nyawa melayang, dan ratusan rumah hanyut bersama lahannya. Tanpa mobilisasi kekuatan nasional, pemulihan akan sangat lama.
Mahyeldi secara khusus menyoroti kerusakan parah Jalan Lembah Anai, urat nadi ekonomi yang kembali hancur setelah sebelumnya diperbaiki pascabanjir lahar dingin Marapi. “Solusinya tidak sekadar membangun ulang, tetapi jembatan layang permanen,” tegasnya.
Menurut Mahyeldi, pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga rumah warga, sawah, ladang, serta kondisi psikologis dan ekonomi masyarakat. “Itu membutuhkan anggaran besar dan waktu panjang,” ujarnya.
Irman sendiri dalam pertemuan itu memaparkan langkah strategis yang sedang ia ambil. Menurutnya, bencana yang melanda Sumbar, Sumut, dan Aceh adalah bencana lintas provinsi yang harus ditangani satu komando dan dengan dana puluhan triliun.
