Padang, hantaran.Co— Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP), Muhammad Adli, menyampaikan kritik keras terhadap maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang semakin tidak terkendali di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.
Ia menilai kegiatan ilegal tersebut tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi daerah.
Adli menjelaskan, aktivitas PETI kini tersebar di sejumlah wilayah rawan, terutama di enam kecamatan yang meliputi Koto Balingka, Talamau, Gunung Tuleh, Sungai Aur, hingga Ranah Batahan. Menurutnya, kerusakan yang ditimbulkan sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan, mulai dari pencemaran sungai akibat merkuri hingga rusaknya lahan pertanian warga.
“PETI bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi ancaman bagi masa depan Pasaman Barat. Sungai tercemar merkuri, sawah rusak, dan konflik sosial dapat meledak kapan saja. Pemerintah tidak boleh menutup mata,” katanya dalam relis yang diterima.
Baca Juga: Pasaman Barat Perpanjang Masa Tanggap Darurat Hingga 15 Desember 2025
Ia juga menilai lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor utama suburnya pertambangan ilegal tersebut. Bahkan, Adli menyinggung dugaan adanya oknum yang membiarkan aktivitas tersebut terus berjalan tanpa tindakan berarti. Kondisi ini, ujarnya, mengikis kepercayaan publik terhadap transparansi pemerintah dan integritas aparat penegak hukum.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, aparat kepolisian, serta dinas lingkungan hidup untuk segera membentuk satuan tugas khusus pemberantasan PETI. Selain itu, ia menekankan pentingnya menghadirkan solusi ekonomi alternatif bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada pertambangan tradisional.
“Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan kelompok tertentu. Keselamatan rakyat dan kelestarian alam harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Adli turut mengajak mahasiswa, pegiat lingkungan, dan masyarakat sipil untuk bersatu menyuarakan persoalan ini. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara legal, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan masa depan lingkungan.
Dengan sorotan tajam dari kalangan mahasiswa ini, pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah nyata untuk memberantas PETI dan mengembalikan fungsi lingkungan yang selama ini terabaikan.
