Padang, hantaran.Co--Pakar Lingkungan dan Gempa, Badrul Mustafa, menilai ketidak lengkapan data kerugian akbita bencana ini menjadi persoalan mendasar, mengingat skala kerusakan yang luas dan bervariasi di tiap daerah. Badrul menekankan bahwa data kabupaten/kota merupakan komponen wajib dalam perencanaan pemulihan. Jika data yang dikirimkan kurang atau tidak akurat, maka proses perbaikan akan ikut terganggu.
Ia mencontohkan, tanpa data rinci, sejumlah infrastruktur vital bisa saja luput dari rencana pemulihan. “Kita bisa saja kehilangan kesempatan memperbaiki jembatan hanyut, ruas jalan terban, atau sarana umum lain yang sangat penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya kepada Harianhaluan.id Selasa (9/12/2025).
Selain menghambat penanganan jangka pendek, kekurangan data juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi jangka panjang. Menurut Badrul, apabila anggaran pemulihan disusun berdasarkan data yang tidak lengkap, maka penyelesaian perbaikan infrastruktur tak akan optimal.
Baca Juga : Data Kerugian Tak Bergerak, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bisa Tersendat
Kondisi ini berisiko memperlambat kebangkitan ekonomi daerah, bahkan memperdalam keterpurukan masyarakat yang sudah lebih dulu terdampak bencana. “Kalau pun ekonomi bisa bangkit, prosesnya akan jauh lebih lama, dan masyarakat yang menanggung kesengsaraannya,” katanya.
Sementara itu, masyarakat penyintas yang rumahnya rusak berat kini berada dalam kondisi sangat rentan. Mereka bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga akses terhadap sarana transportasi dan layanan publik karena infrastruktur belum pulih.
Badrul menyebut bahwa banjir dan longsor yang melanda Sumbar telah menyisakan kerusakan multidimensi. “Jika perbaikan infrastruktur tertunda, penderitaan masyarakat akan berlipat,” tambahnya.
Dalam kerangka penanggulangan bencana, Badrul mengingatkan bahwa risiko bencana berkorelasi langsung dengan tingkat kerentanan, dan kerentanan meningkat ketika infrastruktur rusak. Artinya, semakin lama kerusakan dibiarkan, semakin tinggi risiko yang harus ditanggung masyarakat.
Karena itu, percepatan perbaikan infrastruktur menjadi langkah strategis untuk menekan risiko, mengurangi kerentanan, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana berikutnya. Ia menegaskan pentingnya data akurat sebagai fondasi, agar setiap rupiah anggaran benar-benar menjawab kebutuhan pemulihan di lapangan.
