Satu-satunya “bantuan” yang datang hanyalah dua unit ekskavator yang dikerahkan untuk menyingkirkan gelondongan besar. Namun prosesnya lambat. Dan setiap kali gelombang tinggi datang, kayu-kayu itu kembali terseret ke pinggir pantai.
Sementara itu, bantuan sembako dan dana darurat dari pemerintah tak kunjung mengalir. Skema bantuan berbasis tempat tinggal membuat nelayan yang berdomisili di luar radius bencana formal dianggap “tidak terdampak”meski mata pencaharian mereka lumpuh total.
“Payah kami mengecek soal bantuan ko. Pakai kartu keluarga kini, yang dapek kadang indak nelayan do. Urang batukang dapek juo. Samantaro kami nan ndak bisa ka Lauik ko baa?,” tanya Bujang pelan.
Karena dapur harus tetap mengepul, beberapa nelayan terpaksa menjual gelondongan kayu yang bisa mereka kumpulkan. Harganya murah, Rp250 ribu per satu mobil pick-up, jauh dari cukup untuk mengganti hilangnya penghasilan harian melaut. “Kadang lucu rasanya. Kayu-kayu yang bikin kami susah, kini malah jadi tempat kami mancari pitih untuak makan. Tapi itu pun tak seberapa,” ucap Beni sambil menggeleng pelan.
Para nelayan pemberani di Pantai Padang, kini tidak hanya terdampak gelombang, tetapi juga terdampak kebijakan yang gagal melihat nelayan sebagai kelompok rentan krisis iklim. Padahal sektor kelautan-lah yang pertama terkena imbas badai, sedimentasi, sampah, dan kini kayu gelondongan saksi pembalakan liar dari hulu.
