Ia juga menyoroti lambannya koordinasi dan penyaluran bantuan di beberapa lokasi terdampak. Menurut laporan lapangan yang diterimanya, masih ada warga yang tidak mendapatkan logistik secara merata, beberapa daerah terisolasi, dan proses evakuasi berlangsung tanpa peralatan memadai.
Presma UNP ini menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional akan membuka peluang kemudahan untuk sumatera, Mobilisasi cepat TNI–Polri dan BNPB dalam skala besar, Pengerahan anggaran nasional tanpa dibebankan pada APBD daerah, Dukungan peralatan berat dan logistik lebih besar untuk evakuasi korban, Prioritas rekonstruksi infrastruktur vital yang rusak serta skala perhatian dan akses akan lebih luas bahkan dari luar negeri.
“Ini bukan soal gengsi pemerintah daerah atau pusat, ini tentang nyawa warga yang tidak boleh dipertaruhkan. Ketika kerusakan meluas dan korban berjatuhan, penetapan status bencana nasional adalah langkah moral dan administratif yang wajib dilakukan,” ucap Presma UNP ini.
Sebagai perwakilan mahasiswa, ia menegaskan komitmen untuk terus mengawal isu kemanusiaan ini dan memastikan suara masyarakat terdampak tidak tenggelam oleh dinamika politik dan birokrasi.
“Mahasiswa akan terus bersuara. Masyarakat Sumatera butuh kehadiran negara, bukan penundaan. Bencana sudah terjadi, sekarang pemerintah pusat harus bertindak lebih cepat, Melihat kondisi hari ini, kami mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status bencana Sumatera sebagai status bencana nasional” tuturnya.
Sorotan ini diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah untuk mengambil langkah strategis dan mempercepat keputusan penetapan status bencana nasional demi keselamatan dan pemulihan masyarakat Sumatera.
