Jakarta, hantaran.Co–Pascabencana yang melanda Kabupaten Tanah Datar dan sejumlah wilayah lain di Sumatra Barat (Sumbar) masih menyisakan persoalan mendasar, terutama menyangkut kepastian tempat tinggal bagi warga terdampak. Hingga kini, banyak korban bencana masih hidup dalam situasi rentan akibat keterlambatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan kejelasan rumah relokasi di zona merah. Persoalan tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi XIII DPR RI M Shadiq Pasadigoe. Ia menilai, lambannya penyediaan hunian aman berpotensi memperpanjang penderitaan masyarakat sekaligus mengabaikan hak dasar warga negara pascabencana.
Shadiq mengungkapkan, setiap hari dirinya menerima berbagai keluhan dan harapan langsung dari masyarakat Tanah Datar melalui sambungan telepon, pesan WhatsApp, hingga jalur komunikasi lainnya. Aspirasi itu didominasi tuntutan akan kepastian dan kehadiran negara secara nyata.
Baca Juga : Parpol Pelopor Kesiapsiagaan Bencana
“Setiap hari saya menerima banyak sekali keluhan dan harapan dari masyarakat. Mereka butuh kepastian. Hak mereka atas tempat tinggal yang aman tidak boleh tertunda,” kata Shadiq dalam keterangan tertulis yang diterima Haluan, Senin (15/12/2025).
Menurut Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatra Barat I tersebut, percepatan pembangunan Huntara dan penyediaan rumah relokasi di zona merah bukan sekadar proyek fisik, melainkan menyangkut keselamatan dan masa depan warga terdampak bencana.
Ia menegaskan, suara masyarakat yang diterimanya menjadi landasan kuat untuk terus mendorong pemerintah agar bergerak lebih cepat dan terkoordinasi. Penanganan bencana, kata dia, tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara dalam memenuhi hak asasi manusia.
“Hak atas hunian yang layak adalah hak dasar setiap warga. Kita tidak boleh membiarkan mereka hidup dalam situasi penuh ketidakpastian. Inilah saatnya negara menunjukkan keberpihakan yang nyata,” tegas Shadiq.
