Padang, hantaran.Co–Bencana yang berulang kali melanda Sumatra Barat (Sumbar) kembali membuka borok lama penanganan kebencanaan yang bersifat reaktif, sporadis, dan minim perencanaan jangka panjang. Hingga kini, belum ditetapkannya status bencana nasional dinilai memperlihatkan lemahnya sense of crisis negara terhadap kerentanan ekologis daerah.
Wakil Rektor III Universitas Bung Hatta (UBH), Zul Herman secara terbuka menyayangkan lambannya keputusan tersebut. Menurutnya, ketiadaan status bencana nasional bukan sekadar soal administrasi, tetapi berdampak langsung pada tertundanya langkah-langkah strategis yang seharusnya segera dilakukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana susulan.
“Kita sangat menyayangkan kenapa bencana ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Pertanyaannya, ini murni pertimbangan teknis atau ada faktor lain di luar itu?” ujar Zul Herman dalam forum diskusi penanganan bencana yang diinisiasi Senator Irman Gusman dan PWI Sumbar di Padang Senin (15/12/2025).
Zul Herman menilai, dinamika kebijakan di tingkat pusat kerap tidak sejalan dengan urgensi yang dirasakan di daerah. Ia menyinggung bagaimana berbagai isu nasional menyita perhatian publik dan pengambil kebijakan, sementara daerah-daerah rawan bencana seperti Sumatera Barat justru harus menunggu dalam ketidakpastian.
“Apapun dinamika di pusat, dampaknya kami rasakan di daerah. Ketika keputusan tertunda, maka langkah cepat di lapangan ikut tertahan,” katanya.
Ia turut. menyoroti pola penanganan bencana di Sumatera Barat yang cenderung bersifat darurat dan ad hoc. Setiap kali bencana datang, pemerintah dan masyarakat kembali berada dalam kondisi kelabakan, tanpa sistem kesiapsiagaan yang matang dan berkelanjutan.
