Padang, hantaran.Co — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, Buya Gusrizal Gazahar, menyampaikan kritik tajam terhadap penanganan bencana di Sumatra Barat yang dinilainya belum menunjukkan koordinasi yang solid dan menyeluruh. Buya Gusrizal mengingatkan, persoalan bencana tidak cukup ditangani dengan pendekatan teknis dan administratif, melainkan harus berangkat dari kejujuran membaca keterbatasan daerah dan mengutamakan keselamatan jiwa manusia.
Buya Gusrizal menempatkan persoalan koordinasi sebagai poin paling mendasar. Berdasarkan pengalamannya dalam berbagai penanganan bencana, ia menyebut MUI Sumbar selama ini selalu berada disamping Gubernur untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Namun, kondisi itu tidak terjadi dalam bencana kali ini.
“Harus jujur kita katakan, koordinasi tidak berjalan. Dalam beberapa kali pengalaman bencana, Ketua MUI tidak pernah meninggalkan Kantor Gubernur. Sekarang, tidak sekalipun MUI Sumbar diajak duduk pascabencana,” ujarnya dalam forum diskusi penanganan bencana yang diinisiasi senator Irman Gusman di Padang Senin (15/12/2025).
Baca Juga : IJTI Apresiasi Jurnalis Sumbar Liput Bencana, Kampus Harus Digerakkan untuk Pemulihan
Padahal, kata dia, salah seorang pengurus MUI Pusat, Nusron Wahid, telah ditunjuk sebagai Ketua Penanganan Bencana. MUI pusat juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pada 28 November 2025 untuk membahas sikap pemerintah daerah, termasuk opsi mendorong penetapan bencana nasional.
“Pada 1 Desember, MUI sudah mengusulkan agar bencana ini dijadikan bencana nasional. Ketua Umum MUI kemudian menyampaikan beberapa opsi. Yang kami tekankan, Presiden harus arif membaca usulan itu. Jangan berdebat dulu soal efeknya,” tegas Buya.
Menurutnya, pesan utama yang harus ditangkap pemerintah pusat adalah ketidakmampuan daerah menangani dampak bencana yang begitu luas. Setelah itu barulah aspek hukum dan administrasi dibicarakan. “Kalau pesan itu tidak terbaca oleh pusat, kita akan terus berputar di perdebatan status, sementara korban menunggu kepastian,” katanya.
Terkait wacana pembentukan badan khusus percepatan pemulihan Sumatera Barat, Buya Gusrizal mengingatkan agar lembaga tersebut tidak menjadi badan formal tanpa daya gerak. “Kalau memang dibentuk, harus dipastikan badan itu bisa bekerja, efektif, dan benar-benar hadir di lapangan. Kita tidak ingin badan yang hanya ada di atas kertas,” ujarnya.
