Mahyeldi menegaskan, Pemprov Sumbar siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana. “Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan masyarakat bisa segera bangkit,” tutupnya.
Sebelumnya, Mahyeldi menyurati pemerintah pusat, meminta untuk membatalkan rencana pemotongan anggaran TKD tahun 2026 untuk Sumbar yang mencapai lebih dari Rp2,6 triliun.
Usulan tersebut disampaikan menyusul besarnya kebutuhan anggaran untuk penanganan dan pemulihan pascabencana ekologis yang kini tengah mendera Ranah Minang. Ia menegaskan, Sumbar sedang berada dalam situasi krisis dan membutuhkan dukungan fiskal penuh dari pemerintah pusat.
“Kami sudah menyurati Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan. Efisiensi TKD ini perlu dikembalikan, karena kita sangat membutuhkan dukungan anggaran untuk penanganan bencana,” ujar Mahyeldi saat meninjau salah satu lokasi terparah di Silareh Aia, Palembayan, Agam, Kamis (4/12/2025) silam.
Gubernur menjelaskan, dana tersebut akan menjadi penopang utama bagi pemerintah daerah dalam menjalankan proses penanggulangan, rehabilitasi, hingga rekonstruksi infrastruktur yang rusak. Menurutnya, kerusakan yang tercatat sejauh ini tergolong luas dan berat, sehingga beban pemulihan tidak mungkin ditanggung oleh daerah tanpa intervensi anggaran pusat.
Diketahui, berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), rencana pemotongan TKD 2026 untuk Sumbar mencapai Rp2.628.893.437.000. Pemotongan tersebut mencakup pemerintah 19 kabupaten/kota serta Pemprov Sumbar. Pemprov sendiri mengalami pengurangan sebesar Rp533,69 miliar sedangkan pemotongan terbesar di tingkat kabupaten/kota menimpa Kota Padang yang mencapai Rp371,91 miliar.
