Ia menjelaskan, data yang digunakan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperbarui secara berkala setiap tiga bulan. Namun, dalam situasi bencana, Dinsos melakukan penyesuaian melalui laporan lapangan yang dikirim kabupaten/kota dan diverifikasi oleh jaringan petugas sosial.
“Kami punya TKSK, Tagana, Karang Taruna, dan tim lapangan lainnya. Tapi kami akui, ini tidak mudah. Tidak semua pengungsi rutin berada di posko, sehingga data bisa berubah-ubah,” ujarnya.
Syaifullah tak menampik bahwa kondisi tersebut membuka ruang kerawanan, mulai dari ketidakpercayaan warga terhadap posko hingga potensi ketimpangan distribusi bantuan. Namun ia memastikan, validasi berlapis terus dilakukan agar bantuan tidak salah sasaran.
Di sisi pendanaan, Syaifullah menjelaskan bahwa donasi yang masuk untuk pemulihan Sumbar sebagian besar berbentuk barang logistik. Sementara donasi uang tercatat masuk melalui beberapa skema, baik ke rekening nasional maupun ke kas daerah.
“Kalau donasi uang, ada yang masuk ke rekening pusat, ada juga yang ke BPKD. Yang kami kelola di Dinas Sosial itu bantuan dari Kemensos dan BPBD, dan itu sudah kami salurkan sesuai mekanisme,” katanya.
Terkait akses wilayah, Syaifullah memastikan bahwa saat ini tidak ada lagi daerah yang sepenuhnya terisolasi. Seluruh lokasi terdampak sudah dapat dijangkau, meski di beberapa titik masih harus ditempuh dengan kendaraan roda dua akibat kondisi jalan yang belum pulih. “Malalak dan beberapa wilayah rawan longsor masih kami pantau ketat, karena bencana ini dinamis. Hari ini bisa aman, besok bisa muncul longsor atau banjir baru,” ujarnya.
Dengan masih ribuan warga bertahan di pengungsian dan dinamika data yang terus berubah, Dinsos Sumbar menegaskan bahwa fase tanggap darurat belum sepenuhnya selesai. Pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan dapur umum, serta keakuratan data sosial menjadi fondasi penting sebelum pemerintah masuk sepenuhnya ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Yang terpenting sekarang, masyarakat tetap terlayani dengan baik. Setelah itu, kita bicara pemulihan bukan hanya rumah, tapi juga pemulihan ekonomi dan martabat sosial warga terdampak,” pungkas Syaifullah
