Vakso juga mengatakan, mengenai mekanisme pengawasan khusus untuk menjamin kualitas konstruksi pada wilayah rawan bencana, Perda Jasa Konstruksi akan memperkuat mekanisme pengawasan melalui peran pemerintah daerah sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya pada proyek strategis dan wilayah rawan bencana.
“Pengawasan akan dilakukan secara berjenjang dan terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan bangunan untuk wilayah rawan bencana, pengawasan dilakukan dengan koordinasi lintas sektor bersama perangkat daerah terkait, termasuk BPBD,” tukasnya.
Terkait hal ini, Ranperda Jasa Konstruksi yang tengah dibahas oleh DPRD bersama pemerintah provinsi mempunyai posisi strategis bagi arah pembangunan daerah. Tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi sebagai kerangka regulatif strategis yang memperkuat peran pemerintah daerah sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas penyelenggaraan jasa konstruksi. Melalui Ranperda ini, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk mengarahkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.
Sebelumnya Fraksi NasDem DPRD Sumbar melalui juru bicara Bakri Bakar juga berharap, saat Ranperda Jasa Konstruksi ditetapkan menjadi Perda, agar sesegeranya disiapkan Peraturan Gubernur. Hal ini agar regulasi yang ada segera bermanfaat bagi Jasa Konstruksi di Sumatera Barat.
“Fraksi NasDem menilai Ranperda tentang Jasa Konstruksi sudah memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang kuat untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di tingkat provinsi. Agar cepat bermanfaat di masyarakat, kami ingatkan saat Perda ini ditetapkan, Pergubnya agar juga disegerakan, karena berdasarkan pengalaman selama ini ada kesan bahwa gubernur atau staf, sangat lama mengeluarkan peraturan gubernur,” ucap Bakri Bakar.
