Rehabilitasi hutan dan DAS harus menjadi prioritas nyata, bukan sekadar proyek simbolik, dengan target yang terukur dan pengawasan ketat. Di sisi hilir, penataan sungai, pengendalian sedimentasi, dan perlindungan sempadan sungai wajib ditegakkan tanpa kompromi.
Selain itu, yang tidak kalah penting, sistem peringatan dini berbasis hujan ekstrem, debit sungai, dan potensi longsor harus dioperasionalkan hingga tingkat nagari, lengkap dengan prosedur evakuasi yang jelas. Tanpa kombinasi antara mitigasi struktural dan nonstruktural, korban jiwa akan terus berulang setiap musim hujan ekstrem.
Para pakar atau ahli juga diminta untuk mendorong pemerintah tidak cukup hanya melalui kajian akademik dan seminar. Para ahli harus bersikap lebih tegas, bahkan kritis, dengan menyuarakan risiko secara terbuka kepada publik dan pengambil kebijakan. “Tekanan ilmiah perlu diterjemahkan menjadi tekanan moral dan politik, misalnya dengan menunjukkan secara jelas konsekuensi jika rekomendasi teknis diabaikan,” kata Pakhrur.
Pemerintah daerah harus didorong untuk menjadikan peta rawan banjir dan longsor sebagai dokumen “mengikat”, bukan sekadar pelengkap rencana tata ruang. Anggaran mitigasi juga harus diperlakukan sebagai investasi keselamatan, bukan biaya yang mudah dipangkas.
“Di sinilah peran pakar sebagai risk communicator menjadi krusial: menjembatani sains dengan kebijakan dan kepentingan publik,” ujarnya.
