“Pada dasarnya masyarakat terdampak memiliki hak untuk memilih. Mereka boleh tinggal atau tidak tinggal di selter sementara yang disediakan, termasuk Rusunawa Lubuk Buaya,” ujarnya.
Ia mengakui, dalam situasi darurat pascabencana, berbagai keterbatasan masih ditemui dan berpotensi menimbulkan kekecewaan di kalangan pengungsi.
Namun demikian, Pemerintah Kota Padang, kata Deny, berkomitmen melakukan pembenahan secara bertahap dan berkelanjutan. Sejumlah keluhan, seperti ketersediaan air bersih di Rusunawa Lubuk Buaya, telah menjadi catatan untuk segera ditindaklanjuti.
“Tidak bisa kita pungkiri, dalam kondisi darurat pasti ada kekurangan. Tapi pembenahan terus kita lakukan, setahap demi setahap,” katanya.
Deny juga mengajak masyarakat terdampak untuk bersabar dan membuka ruang dialog. Menurutnya, komunikasi dan duduk bersama menjadi kunci untuk menemukan solusi terbaik di tengah keterbatasan.
“Kami berharap ada pengertian dari warga. Mari kita bicarakan bersama apa yang bisa diperbaiki dan dicarikan solusinya,” ujarnya.
Situasi ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya berkutat pada penyediaan hunian fisik, tetapi juga menyangkut aspek kenyamanan, psikologis, dan rasa aman warga terdampak.
Di tengah upaya pemulihan, pemerintah daerah dituntut tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga responsif terhadap suara dan kebutuhan masyarakat. (h/fzi)
