PADANG, HANTARAN.Co — Di tengah rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, cara daerah merespons situasi darurat mulai menjadi sorotan publik. Dari perbandingan penanganan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Sumbar dinilai tampil paling sigap dan terkoordinasi dalam menghadapi krisis kebencanaan.
Penilaian tersebut disampaikan Pandu Putra Utama, Ketua DPP GMNI sekaligus kader GMNI Padang dan putra daerah Pasaman Barat. Menurutnya, kesiapan Sumatera Barat tidak lahir secara instan, melainkan buah dari kepemimpinan yang aktif, hadir di lapangan, dan mampu mengorkestrasi lintas sektor secara efektif.
“Dalam situasi kritis, Sumbar menunjukkan pola koordinasi yang jelas dan taktis. Pemimpin mampu menghubungkan nagari, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat tanpa sekat birokrasi yang menghambat,” ujar Pandu, Minggu (21/12/2025).
Pandu menyoroti peran Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy sebagai salah satu faktor pembeda utama. Sejak awal bencana, Vasko disebut memilih turun langsung ke titik terdampak memastikan kondisi warga, sekaligus mengawal koordinasi teknis di lapangan.
Baca juga : Rusunawa Lubuk Buaya Disiapkan Jadi Huntara, BPBD Padang Pastikan Ketersediaan Logistik dan Mobiler Hunian
“Yang terlihat jelas, Wagub tidak menunggu laporan berjenjang. Ia datang sendiri, melihat langsung dampak bencana, dan memastikan setiap simpul koordinasi bekerja,” katanya.
Langkah tersebut dinilai penting bukan hanya dalam fase tanggap darurat, tetapi juga dalam antisipasi risiko lanjutan, termasuk potensi badai siklon dan curah hujan ekstrem.
Pemerintah Provinsi Sumbar, kata Pandu, secara aktif mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta mendorong upaya modifikasi cuaca bersama instansi terkait.
Dalam konteks manajemen kebencanaan, Pemprov Sumbar juga membentuk tim terpadu lintas sektor, melibatkan unsur pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, hingga relawan dan masyarakat lokal.
Rapat-rapat strategis yang digelar di bawah koordinasi pemerintah provinsi, menurut Pandu, bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan ruang konsolidasi data dan pengambilan keputusan berbasis informasi lapangan.
“Analisis diperkuat, data divalidasi, dan kebijakan diarahkan agar benar-benar menjawab kondisi riil masyarakat terdampak,” ujarnya.
Pemanfaatan Dashboard Bencana Sumbar turut menjadi penopang penting. Sistem ini memungkinkan pembaruan data dan komunikasi antarinstansi berlangsung cepat, sehingga setiap langkah penanganan dapat dilakukan secara sinkron, terukur, dan adaptif terhadap dinamika di lapangan.
Lebih jauh, Pandu menilai kekuatan Sumatera Barat dalam menghadapi bencana tidak hanya terletak pada struktur dan sistem, tetapi juga pada mentalitas kolektif yang terbangun antara pemerintah dan masyarakat.
“Di Sumbar, hubungan antarlevel pemerintahan terasa lebih dekat. Tidak ada budaya saling menunggu. Yang muncul justru semangat saling menguatkan,” katanya.
Ia menutup dengan refleksi bahwa di tengah bencana, kepemimpinan diuji bukan oleh jabatan, tetapi oleh kemampuan merawat kebersamaan.
“Yang paling membedakan Sumatera Barat dari daerah lain adalah mentalitasnya. Tidak ada waktu untuk saling menyalahkan. Yang ada hanya semangat saling membantu. Karena di saat bencana, kekuatan terbesar bukanlah posisi, melainkan kebersamaan,” pungkas Pandu. (h/fzi)
