“PWI Pusat siap mendukung, insya Allah. Sumbar khususnya, dan Indonesia umumnya memang terkenal sebagai daerah rawan bencana. Kita memang perlu wartawan-wartawan yang punya kualifikasi dan kompetensi jurnalisme bencana,” kata mantan anggota Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat dan Ketua PWI Jatim dua periode ini.
Jurnalisme bencana merupakan liputan media tentang kebencanaan, mulai dari tahap mitigasi, tanggap darurat, sampai masa pemulihan; rehabilitasi dan konstruksi. Jurnalisme bencana tidak hanya informatif, tapi juga edukatif, sekaligus menjalankan kontrol sosial dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, empati, akuntabilitas dan menghindari sensasionalisme atau dramatisasi berlebihan.
“Di Jepang kalau terjadi bencana, wartawannya juga mengangkat sisi-sisi perjuangan petugas dan relawan membantu korban dan warga terdampak. Misinya adalah untuk mengundang empati dan menggerakkan publik, sehingga ikut berpartisipasi bersama-sama dalam penanganan bencana,” ujar Akhmad Munir.
Indonesia yang berada di wilayah ring of fire, rawan bencana, termasuk Sumatera Barat dikenal sebagai negeri super market bencana, perlu memiliki wartawan yang punya kemampuan khusus dalam liputan kebencanaan.
Salah satu pentahelix kebencanaan adalah media. Pemerintah, akademisi, pengusaha, komunitas dan media mesti berkolaborasi dalam penanganan dan pemulihan bencana. Media dengan para wartawan yang memiliki kompetensi jurnalisme bencana, diharapkan bisa berperan aktif dan berkontribusi dalam mitigasi, penanganan dan pemulihan bencana.
PWI Makin Positif
Ketua Umum PWI Pusat yang juga Direktur Utama LKBN Antara itu hadir di Sumatera Barat mendampingi Komisi VII DPR RI mengunjungi daerah terdampak bencana, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman, Senin (22/12/2025).
