Di tengah fiskal yang “goyah” akibat bencana, Rosail memberi sinyal bahwa kebijakan keuangan daerah ke depan masih akan bertumpu pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sembari mendorong pemulihan ekonomi di seluruh sektor. “Fokus kami jelas, meningkatkan PAD sekaligus menghidupkan kembali ekonomi masyarakat pascabencana,” katanya.
Agam Butuh Rp1,19 Triliun
Sebagai daerah dengan dampak terparah, Kabupaten Agam boleh jadi daerah yang paling membutuhkan sokongan dana besar untuk bisa kembali bangkit. Diperkirakan, setidaknya butuh sekitar Rp1,19 triliun untuk memulihkan Agam. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Agam, Roza Syafdefianti mengungkapkan bahwa kerusakan paling besar terjadi pada sektor permukiman.
“Dari sisi kerusakan infrastruktur dan permukiman, tercatat 367 unit rumah rusak ringan, 287 unit rusak sedang, dan 851 unit rusak berat. Pemda juga mencatat kebutuhan 518 unit hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak,” ujar Roza, Senin (22/12/2025).
Selain permukiman, kerusakan juga meluas ke fasilitas umum dan infrastruktur dasar. Berdasarkan data sementara, terdapat 21 titik jalan dan 28 jembatan yang mengalami kerusakan, serta 78 daerah irigasi dan 19 sungai yang membutuhkan normalisasi.“Kerusakan juga terjadi pada fasilitas publik lainnya, meliputi 30 gedung pemerintahan, 27 tempat ibadah, dan 121 fasilitas pendidikan,” ucapnya.
Dampak bencana juga terjadi pada sektor pertanian dan peternakan. Total lahan pertanian yang rusak akibat bencana mencapai 2.044,84 hektare, dengan 5.481 ekor ternak terdampak. “Infrastruktur pertanian tercatat rusak pada 156 unit, sementara sektor perikanan juga mengalami dampak dan saat ini masih dalam pendataan lanjutan,” katanya.
Roza menyebutkan, estimasi anggaran pemulihan sebesar Rp1,19 triliun tersebut mencakup perbaikan permukiman, infrastruktur dasar, fasilitas publik, serta pemulihan sektor pertanian dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Agam, Hamdi menyampaikan, pihaknya masih terus menghimpun dan memverifikasi data kerusakan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Saat ini kami masih menghimpun data kerusakan. Bappeda sifatnya mengkompilasi data dari OPD terkait,” ujar Hamdi.
Ia menambahkan, setelah seluruh data dinyatakan rampung dan valid, barulah akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya. “Jika sudah rampung, baru akan kami input dan sampaikan ke pemerintah provinsi,” katanya.
