Ia menegaskan, bencana di Sumatera menjadi perhatian serius DPP PKS. Dua pekan sebelum ke Padang, jajaran pimpinan pusat PKS telah lebih dulu turun ke Sumatera Utara dan Aceh.
Kehadiran langsung ini, kata dia, sekaligus untuk memberikan apresiasi kepada kader, struktur, dan kepala daerah dari PKS yang berada di garis depan penanganan bencana.
“Kita punya gubernur dan sejumlah kepala daerah serta wakil kepala daerah yang bekerja sungguh-sungguh. Bahkan Sumatera Barat mendapat apresiasi sebagai daerah dengan penanggulangan bencana yang dinilai paling baik,” ucapnya.
Almuzzammil juga menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah pusat yang dinilai aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui BNPB, TNI-Polri, dan berbagai unsur lainnya. PKS, tegasnya, mendorong model penanganan bencana yang kolaboratif, lintas lembaga, dan lintas sektor.
Terkait pemulihan pascabencana, ia menyinggung komitmen anggaran nasional yang disebut mencapai Rp46,05 triliun. Harapannya, dukungan tersebut mampu mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, meski prediksi BRIN menyebut pemulihan Sumbar, Sumut, dan Aceh bisa memakan waktu hingga dua tahun.
Di internal partai, kesiapsiagaan bencana telah menjadi instruksi nasional. Enam bulan terakhir, seluruh kader PKS di Indonesia diminta bersiaga dan bahu-membahu membantu masyarakat terdampak. Bahkan, DPW PKS Jawa Timur saat ini tengah mempersiapkan pengiriman tenaga ke lokasi bencana di Sumatra.
“Inilah bentuk kehadiran PKS di masa bencana besar di Sumatera Barat. Kita ingin secepatnya membantu saudara-saudara kita yang terdampak, bersama pemerintah daerah, struktur partai, kader, TNI-Polri, dan BNPB,” kata Almuzzammil.
Rakerwil ini turut dihadiri Ketua DPW PKS Sumbar Ulyadi, Dewan Syariah Wilayah PKS Sumbar Irsyad Syafar, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Mahyeldi Ansharullah, serta Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Rahmat Saleh.
Forum ini sekaligus menjadi penegasan bahwa bagi PKS, kerja politik tidak pernah terpisah dari kerja kemanusiaan, terutama ketika bencana menguji daya tahan dan solidaritas masyarakat. (h/fzi)
