Padang, hantaran.Co–Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Sumatera Barat (Sumbar), mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga kebutuhan ekonomi, kembali mengemuka dalam laporan reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada akhir masa persidangan pertama Tahun 2025/2026. Selama masa reses, anggota DPRD turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi warga, yang sebagian besar mencerminkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan realisasi program pembangunan.
Aspirasi tersebut kemudian disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat yang digelar di ruang rapat utama kantor DPRD Sumbar, Senin (29/12/2025), sekaligus menutup masa persidangan pertama dan membuka masa persidangan kedua Tahun 2025/2026.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua, Evi Yandri Rajo Budiman, dan Sekretaris DPRD, Maifrizon, serta dihadiri Sekretaris Daerah Sumbar, Arry Yuswandi, bersama sejumlah pimpinan OPD dan anggota dewan.
Baca Juga : Negara, Organisasi, dan Jabatan
Muhidi dalam sambutannya menyampaikan bahwa berakhirnya masa persidangan pertama menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja DPRD, sekaligus menyampaikan hasil reses sebagai cerminan persoalan riil yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat bukan sekadar catatan, melainkan amanat yang wajib diperjuangkan oleh anggota DPRD, baik dalam fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan.
Ia menegaskan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD Sumbar memiliki tanggung jawab untuk memastikan suara masyarakat dapat terakomodasi dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.
Dari hasil reses masa persidangan pertama Tahun 2025/2026, Sekretariat DPRD Sumbar telah menghimpun berbagai masukan yang disampaikan masyarakat di setiap daerah pemilihan, yang mencakup persoalan infrastruktur dasar, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan ekonomi rakyat.
“Aspirasi tersebut akan kami sampaikan secara resmi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat agar dapat dimasukkan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah,” ujar Muhidi.
Ia juga meminta Gubernur Sumatera Barat melalui jajaran pemerintah daerah untuk menerima dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan reses anggota DPRD sebagai bahan perencanaan pembangunan ke depan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumbar Arry Yuswandi mengapresiasi laporan hasil reses yang disampaikan DPRD, karena dinilai menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Arry, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses sangat penting agar perencanaan pembangunan tidak bersifat top down, melainkan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tidak seluruh aspirasi dapat direalisasikan secara sekaligus, mengingat keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan daerah.
Pemprov Sumbar, lanjut Arry, berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta terus bersinergi dengan DPRD demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.
