Agenda berikutnya harus memulihkan pendapatan rakyat. Pemerintah perlu mengaktifkan padat karya pemulihan pada skala nagari dan kecamatan. Program ini akan memberi pekerjaan cepat. Program ini juga memperbaiki drainase, jalan lingkungan, dan fasilitas publik kecil. Pemerintah perlu membantu UMKM kembali beroperasi melalui bantuan modal kerja berbasis pengaktifan usaha. Bantuan harus mendorong produksi dan penjualan, bukan hanya bertahan. Pemerintah juga perlu memfasilitasi restrukturisasi kredit secara selektif agar pelaku usaha tidak jatuh ke gagal bayar yang mematikan kegiatan ekonomi.
Stabilisasi pangan harus menjadi prioritas yang berdiri sendiri. Sumbar sering menghadapi volatilitas harga komoditas harian. Bencana memperbesar risiko itu karena pasokan dan distribusi terganggu. Pemerintah perlu memperkuat pascapanen, gudang, dan penyimpanan sederhana untuk komoditas mudah rusak. Pemerintah perlu membangun pola distribusi terjadwal ke pasar-pasar rawan. Pemerintah perlu menyiapkan rute alternatif saat jalur utama bermasalah. Stabilitas pasokan akan melindungi daya beli. Stabilitas daya beli akan menahan tekanan sosial.
Rekonstruksi tidak boleh mengulang kerentanan. Pemerintah harus membangun kembali dengan standar tahan risiko banjir dan longsor. Pemerintah harus memakai peta rawan sebagai dasar lokasi permukiman dan fasilitas publik. Pemerintah juga perlu memperkuat tebing, memperbaiki drainase, dan melindungi daerah tangkapan air. Penataan ruang harus berjalan disiplin. Ketegasan pada pemanfaatan ruang akan menurunkan biaya bencana berulang. Ketahanan ini akan menjadi investasi produktivitas.
Semua agenda itu membutuhkan perubahan tata kelola. Pemerintah provinsi harus menetapkan target keluaran yang jelas. Publik perlu melihat panjang jalan yang pulih, jumlah pasar yang beroperasi, dan jumlah UMKM yang aktif kembali. Pemerintah harus membuka pelaporan progres proyek prioritas secara berkala. Transparansi akan menekan kebocoran. Transparansi juga memperkuat kepercayaan. Ketika kepercayaan naik, pelaku usaha kembali berani mengambil keputusan.
Sumbar memasuki 2026 pada titik yang menentukan. Perlambatan 2025 sudah memberi sinyal. Bencana memperkeras pesan itu. Pemerintah provinsi dapat mengubah guncangan menjadi momentum reformasi jika pemerintah memulihkan logistik lebih dulu, mengangkat pendapatan rakyat, menstabilkan pangan, dan membangun kembali dengan standar tahan risiko. Waktu tidak memihak daerah yang lambat. Pemulihan yang fokus akan mengangkat kesejahteraan. (*)
Oleh:
Prof. Syafruddin Karimi
Guru Besar Departemen Ekonomi Universitas Andalas
