“Huntara dan huntap yang sudah dibangun tahun ini bisa langsung di-charge ke kami lewat BNPB. Dananya masih ada Rp1,51 triliun, jadi kalau bisa dipercepat, silakan dipercepat,” tuturnya.
Melalui percepatan penyaluran dana darurat dan dana siap pakai ini, pemerintah berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah terdampak.
Skema Hunian dan Penyesuaian APBD
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk mempercepat penanganan dampak bencana, khususnya kerusakan rumah warga, bantuan sosial, serta penguatan kembali pemerintahan daerah (pemda) di wilayah terdampak.
Tito menjelaskan bahwa bagi warga dengan rumah rusak berat, pemerintah memberikan pilihan, baik menempati hunian sementara yang disediakan maupun menerima bantuan biaya bagi yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga.
“Yang intinya adalah konsep utamanya untuk yang ringan dan sedang ini akan diberikan biaya dukungan sebanyak 15 juta rupiah untuk yang ringan dan sedang 30 juta rupiah. Kemudian untuk yang rusak berat, itu nanti akan disiapkan huntara. Ada yang mungkin huntara disiapkan, ada juga yang mungkin ingin mendapatkan biaya bantuan, ingin di rumah keluarganya. Ada pilihan,” ujar Tito.
Sementara itu, pembangunan huntap dilakukan melalui tiga skema, yakni dari Danantara sebanyak 15 ribu dan dari APBN yang jumlahnya jauh lebih besar, yang dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Selain itu, ada konsep gotong royong, artinya pihak-pihak yang ingin membantu. Di antaranya ada satu yang sudah membantu sebanyak 2.600 dan sudah groundbreaking minggu lalu,” kata Tito.
