Jakarta, hantaran.Co–Anggota Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan untuk mengawal langsung instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra.
Menurut Cindy Monica, bencana alam tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk mengabaikan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas administrasi kependudukan yang sering kali hilang atau rusak akibat bencana.
Ia menjelaskan, dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan dokumen penting lainnya merupakan akses utama masyarakat terhadap layanan sosial, bantuan pemerintah, serta pemulihan ekonomi pascabencana.
Baca Juga : Penguatan Ekoteologi di Pesantren Ramah Lingkungan
“Instruksi Presiden Prabowo sangat jelas dan tegas. Pengurusan dokumen kependudukan bagi korban bencana harus digratiskan dan tidak boleh dipungut biaya apa pun,” ujar Cindy Monica dalam keterangan tertulis diterima Haluan Selasa (30/12/2025).
Ia menambahkan, negara harus hadir sepenuhnya dalam situasi darurat, bukan justru menambah beban masyarakat yang sedang mengalami kehilangan harta benda bahkan anggota keluarga.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatra Barat II, Cindy memastikan akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, khususnya pada pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di daerah-daerah terdampak bencana di Sumatra.
Pengawasan itu, kata dia, penting dilakukan agar instruksi Presiden tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar dijalankan secara konsisten di lapangan.
