Selain itu, Cindy Monica mengingatkan seluruh jajaran pelayanan publik agar tidak memanfaatkan situasi darurat untuk melakukan pungutan liar atau mempersulit proses administrasi masyarakat yang sedang berada dalam kondisi rentan.
Ia menegaskan, DPR RI bersama para pemangku kepentingan lainnya akan terus mengawal kebijakan tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke tingkat paling bawah.
“Jangan main-main dengan penderitaan rakyat. Saat masyarakat kehilangan rumah, harta, bahkan keluarga, negara wajib hadir dengan pelayanan yang cepat, mudah, dan gratis,” tegas politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Menurutnya, apabila masih ditemukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan korban bencana, hal itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap instruksi Presiden dan rasa keadilan masyarakat.
Cindy menekankan bahwa pengurusan dokumen kependudukan bagi korban bencana bukan sekadar urusan administrasi, melainkan wujud nyata kehadiran negara dan keberpihakan pada rakyat kecil.
