Padang, hantaran.Co–Pengawasan pemilu masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar, mulai dari potensi pelanggaran administrasi hingga lemahnya partisipasi pengawasan masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi upaya menjaga integritas demokrasi di daerah.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang mulai menggerakkan langkah penguatan pengawasan sejak jauh hari menjelang Pemilu 2029. Upaya itu diwujudkan melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilu bersama stakeholder sebagai langkah awal membenahi kelemahan sekaligus memperkuat sistem pengawasan pemilu di Kota Padang.
Kegiatan evaluasi yang digelar di Kantor Bawaslu Kota Padang, Senin (29/12/2025), melibatkan KPU Kota Padang, unsur pemerintah, serta mitra pengawasan pemilu lainnya. Forum tersebut menjadi ruang refleksi bersama untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pengawasan yang terjadi pada pemilu sebelumnya, sekaligus merumuskan strategi pencegahan sejak dini.
Baca Juga : Cindy Monica Pastikan Dokumen Korban Bencana Diurus Gratis
Ketua Bawaslu Kota Padang, Eris Nanda, menegaskan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dari komitmen Bawaslu dalam membangun pengawasan pemilu yang kuat dan berkelanjutan. “Melalui evaluasi ini, kami ingin memastikan bahwa pengawasan pemilu ke depan semakin kuat, terukur, dan adaptif terhadap berbagai potensi pelanggaran,” ujar Eris.
Menurutnya, penguatan pengawasan sejak awal tahapan pemilu menjadi kunci untuk menjaga integritas proses demokrasi serta meminimalkan persoalan yang berpotensi mencederai kepercayaan publik. Ia menambahkan, berbagai temuan dan catatan dalam evaluasi akan dijadikan dasar perbaikan agar kualitas demokrasi di Kota Padang terus meningkat.
Sejalan dengan itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Padang, Firdaus Yusri, menekankan bahwa pengawasan pemilu tidak dapat berjalan efektif tanpa keterlibatan banyak pihak.
“Pengawasan pemilu tidak bisa hanya dilakukan oleh Bawaslu semata. Dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder agar pemilu berjalan jujur, adil, dan berintegritas,” kata Firdaus.
Ia menjelaskan, hasil evaluasi akan difokuskan pada penyusunan strategi pencegahan pelanggaran sekaligus penguatan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Dari sisi penyelenggara, Komisioner KPU Kota Padang, Jefri, mengapresiasi langkah Bawaslu yang membuka ruang evaluasi bersama untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antarlembaga.
Melalui evaluasi ini, Bawaslu Kota Padang berharap terbangun komitmen kolektif seluruh stakeholder dalam menjawab persoalan pengawasan pemilu serta mewujudkan pemilu yang transparan, berkeadilan, dan berintegritas menuju Pemilu 2029.
